Pegawai federal kini dapat kembali mengunduh dan memasang TikTok pada perangkat yang disediakan pemerintah Amerika Serikat. Perubahan ini terjadi setelah versi baru layanan tersebut dinilai tidak lagi masuk dalam cakupan larangan keamanan sebelumnya.
Namun, izin itu tidak berarti aplikasi tersebut otomatis tersedia di seluruh instansi. Setiap lembaga federal tetap dapat menetapkan kebijakannya sendiri, termasuk mempertahankan larangan TikTok pada ponsel kerja.
Pemerintah AS menyatakan TikTok yang dioperasikan oleh TikTok US Data Security Joint Venture telah memenuhi kewajiban perlindungan data pengguna di Amerika Serikat. Entitas ini disebut beroperasi secara independen dari ByteDance dan memiliki kepemilikan mayoritas oleh investor Amerika.
Keputusan tersebut menandai perubahan besar dari kebijakan sejak 2022, ketika TikTok dilarang di hampir seluruh perangkat pemerintah federal. Saat itu, kekhawatiran utama berpusat pada potensi pengumpulan data pengguna oleh China melalui perusahaan induk TikTok.
Perubahan Struktur TikTok di Amerika Serikat
Kesepakatan penjualan sebagian bisnis TikTok di Amerika Serikat diselesaikan pada Januari tahun ini. Kesepakatan itu kemudian membentuk TikTok USDS Joint Venture sebagai entitas yang mengoperasikan layanan tersebut di negara itu.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Kepemilikan ByteDance | Hampir 20% saham pada entitas baru |
| Pengendali mayoritas | Kelompok investor non-China, termasuk Oracle |
| Data pengguna AS | Diamankan melalui infrastruktur cloud Oracle di Amerika Serikat |
| Algoritma rekomendasi | Dilatih menggunakan data pengguna di Amerika Serikat |
ByteDance masih mempertahankan hampir 20% saham di perusahaan patungan tersebut. Sisa kepemilikan dikendalikan oleh investor non-China, termasuk perusahaan teknologi Amerika Serikat, Oracle.
Menurut informasi yang dikutip inet.detik.com, entitas baru itu menjanjikan perlindungan data pengguna Amerika Serikat melalui infrastruktur cloud Oracle yang berada di dalam negeri. TikTok juga menyatakan algoritma rekomendasinya akan dilatih dengan data pengguna di Amerika Serikat, sambil tetap memberi akses ke konten internasional.
Dalam pernyataannya, pemerintah AS menyebut perubahan struktur dan pengelolaan ini menjadi dasar pengecualian dari larangan sebelumnya. Algoritma rekomendasi konten serta program keamanan siber yang sebelumnya dikembangkan oleh ByteDance disebut telah direvisi untuk melindungi informasi pemerintah federal.
Larangan Lama Berangkat dari Kekhawatiran Keamanan
Pelarangan pada 2022 didorong oleh isu keamanan nasional yang mengiringi penggunaan TikTok di perangkat pemerintah. Chris Wray, yang saat itu menjabat direktur FBI, pernah memperingatkan bahwa China dapat memanfaatkan aplikasi itu untuk mengumpulkan data pengguna.
Kekhawatiran tersebut tidak berhenti pada perangkat pegawai federal. Pada 2024, DPR Amerika Serikat meloloskan undang-undang yang akan memblokir TikTok sepenuhnya di negara itu apabila ByteDance tidak menjual sebagian bisnisnya.
Kesepakatan yang tercapai kemudian mengubah struktur pengelolaan TikTok di pasar Amerika Serikat. Pemerintah AS kini menilai versi yang dijalankan perusahaan patungan itu berbeda dari layanan yang sebelumnya menjadi sasaran pembatasan.
Instansi Tetap Memegang Kewenangan
Meski larangan tingkat federal tidak lagi mencakup versi baru TikTok, kewenangan instansi tidak dihapuskan. Lembaga dapat mengambil keputusan sendiri berdasarkan kebutuhan operasional dan kebijakan internal masing-masing.
Salah satu alasan yang disebut pemerintah AS adalah manajemen tenaga kerja. Sebuah lembaga dapat melarang pengunduhan TikTok pada perangkat pemerintah apabila menilai langkah itu diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pegawai.
Dengan demikian, status TikTok di ponsel kerja pemerintah tidak akan selalu sama di setiap kantor federal. Izin dari pemerintah pusat membuka jalan penggunaan kembali aplikasi tersebut, tetapi keputusan akhir tetap berada pada masing-masing lembaga.