Veto Tiongkok dan Rusia atas resolusi Bahrain di Dewan Keamanan PBB menutup jalan bagi penggunaan frasa “segala cara yang diperlukan” untuk membuka Selat Hormuz dengan kekuatan militer. Dengan langkah itu, upaya yang berpotensi memberi legitimasi politik bagi intervensi bersenjata di jalur energi paling sensitif di dunia ikut terhenti.
Keputusan tersebut membuat pembahasan soal Hormuz meluas dari isu pelayaran menjadi pertarungan pengaruh yang menyentuh energi, legitimasi internasional, dan arah sistem pembayaran global. Jalur sempit itu kembali tampil bukan hanya sebagai titik rawan di peta, tetapi juga sebagai simbol perebutan kendali atas perdagangan minyak dunia.
Kalkulasi Tiongkok di balik veto
Pembacaan yang menyebut veto itu semata-mata bentuk pembelaan terhadap Iran dinilai terlalu sederhana. Menurut pengamat Tiongkok, Professor Jiang Xueqin, keputusan Beijing lebih dekat pada strategi jangka panjang untuk mengubah keseimbangan kekuatan di sektor energi dan sistem pembayaran internasional.
Tiongkok memang memiliki kepentingan langsung pada stabilitas jalur itu karena kebutuhan impornya sangat besar. Sumber referensi menyebut negara tersebut mengimpor 10–11 juta barel minyak per hari, dan sebagian besar pasokan itu melewati Selat Hormuz.
Risiko pada pasokan itu tampak dihitung Beijing sebagai beban yang masih dapat ditanggung demi tujuan yang lebih luas. Di balik sikap tersebut, ada upaya mengurangi ketergantungan pada jalur laut yang dapat dipengaruhi kekuatan angkatan laut Amerika Serikat.
Menahan preseden intervensi militer
Bagi Tiongkok, persoalan Hormuz juga berkaitan dengan dominasi Washington atas titik-titik sempit perdagangan energi dunia. Jika Amerika Serikat berhasil memaksa pembukaan selat itu lewat kekuatan militer, maka kontrol atas jalur strategis tersebut akan kembali tampak berada di tangan pihak yang sama.
Karena itu, veto di PBB dapat dibaca sebagai langkah untuk menahan normalisasi penggunaan kekuatan militer Barat dalam urusan energi global. Dalam pandangan Beijing, yang dipertaruhkan bukan hanya posisi Iran, melainkan juga preseden yang bisa memperkuat peran militer Amerika Serikat di jalur perdagangan vital.
Dorongan bagi agenda dedolarisasi
Krisis di Hormuz ikut memberi ruang baru bagi agenda dedolarisasi yang selama ini didorong Tiongkok. Sistem petrodolar yang bertahan sejak 1970-an bergantung pada stabilitas perdagangan minyak dalam dolar AS, sehingga gangguan berkepanjangan pada jalur utama minyak dapat mendorong negara-negara energi mencari jalur alternatif.
Dalam konteks itu, Tiongkok disebut menyiapkan perdagangan minyak berbasis yuan dan sistem pembayaran lintas batas yang tidak bergantung pada SWIFT. Jika tekanan di Hormuz terus berlangsung, peluang untuk memperluas mekanisme di luar dolar dapat semakin terbuka.
Bantalan energi dalam negeri memperkuat posisi Beijing
Sikap Beijing juga ditopang oleh kapasitas energi domestik yang lebih kuat. Sumber yang sama menyebut Tiongkok pada 2026 memiliki cadangan minyak strategis yang masif, jalur pipa darat melalui Rusia, serta koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan atau CPEC.
Ekspansi energi terbarukan di dalam negeri turut memberi ruang bertahan yang lebih panjang dibandingkan banyak negara Barat saat harga minyak terguncang. Kombinasi itu membuat Tiongkok lebih leluasa mengambil posisi yang tampak berisiko, karena memiliki bantalan kebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional.
Pesan politik bagi negara-negara Global South
Veto tersebut juga membawa pesan yang lebih luas bagi negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dengan menuntut agar akar konflik dibahas, termasuk serangan terhadap kedaulatan Iran, Tiongkok berusaha menampilkan diri sebagai pembela hukum internasional yang setara, bukan pengikut agenda Barat.
Posisi itu memperkuat citra Beijing sebagai salah satu kekuatan yang berbicara untuk Global South. Dalam pembacaan ini, veto bukan sekadar blokade, melainkan sinyal bahwa tatanan dunia unipolar tidak lagi berjalan tanpa tantangan berarti.
Di tengah ketegangan Hormuz, ukuran pengaruh tampaknya tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer. Yang semakin penting adalah siapa yang mampu bertahan lebih lama menghadapi tekanan energi, biaya politik, dan perubahan arsitektur keuangan global.
