Kabupaten Solok baru merealisasikan 17,35 persen tambahan Transfer ke Daerah atau TKD 2026 hingga pertengahan Juli. Dari total alokasi Rp144,67 miliar, dana yang telah terserap sekitar Rp25,09 miliar.
Angka tersebut menempatkan pemerintah daerah pada tuntutan untuk mempercepat belanja proyek pemulihan pascabencana pada triwulan berjalan. Dana yang tersedia diharapkan segera berubah menjadi perbaikan layanan dasar, hunian, dan infrastruktur bagi warga terdampak.
| Komponen | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Tambahan TKD Kabupaten Solok | Rp144,67 miliar | Diterima penuh pada tahun anggaran 2026 |
| Realisasi hingga pertengahan Juli 2026 | 17,35 persen | Sekitar Rp25,09 miliar |
| Bantuan keuangan untuk Aceh Tengah | Rp2 miliar | Dialokasikan dari tambahan TKD |
Sektor ekonomi mencatat penyerapan paling besar dibandingkan bidang lain. Sementara itu, belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih berjalan setelah penyesuaian anggaran serta DPA Perubahan rampung pada akhir Juni.
Pemerintah Kabupaten Solok menempatkan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hunian tetap, dan fasilitas pelayanan dasar sebagai proyek prioritas. Percepatan diperlukan agar pekerjaan yang tertunda tidak menghambat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Hunian dan sawah menjadi pekerjaan mendesak
Di sektor perumahan, lokasi pembangunan 180 unit hunian tetap telah ditetapkan sesuai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Lahan untuk proyek tersebut juga telah memperoleh persetujuan Badan Pertanahan Nasional.
Kesiapan lokasi dan lahan membuka jalan bagi dimulainya pembangunan hunian bagi warga terdampak. Namun, pelaksanaan fisik tetap membutuhkan percepatan agar kebutuhan tempat tinggal permanen dapat segera ditangani.
Pemulihan pertanian juga menjadi perhatian karena terdapat 80 hektare sawah dengan kerusakan berat. Sebanyak 16 hektare telah dibersihkan dari sedimen, sedangkan 64 hektare lainnya diusulkan untuk penyesuaian status kerusakan.
Penyesuaian itu diperlukan agar lahan yang tersisa dapat memenuhi persyaratan bantuan rehabilitasi sawah dari Kementerian Pertanian. Pemulihan lahan menjadi penting bagi keberlanjutan kegiatan ekonomi warga di kawasan terdampak.
Normalisasi sungai dan layanan dasar
Pekerjaan pengurangan risiko bencana juga diarahkan pada normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang sekitar 20 kilometer. Normalisasi Sungai Batang Muaro Bungai sepanjang sekitar 15 kilometer juga dinilai mendesak.
Kedua sungai tersebut perlu ditangani untuk mengurangi ancaman banjir dan sedimentasi. Penguatan tebing turut menjadi bagian dari kebutuhan penanganan infrastruktur pengendalian air di wilayah terdampak.
Pemulihan layanan dasar masih mencakup rehabilitasi tujuh sistem penyediaan air minum dan delapan sekolah terdampak. Berbagai infrastruktur publik lain juga belum seluruhnya kembali pulih.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengawal pelaksanaan dana tersebut melalui rapat koordinasi dan peninjauan lapangan. Medcom.id melaporkan pengawalan dilakukan bersama Bupati Solok serta perangkat daerah terkait.
Satgas PRR telah memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS V untuk normalisasi sungai dan penguatan tebing. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian juga dilakukan untuk mempercepat penanganan lahan pertanian yang rusak.
Tantangan Kabupaten Solok kini tidak hanya meningkatkan serapan Tambahan TKD Kabupaten Solok, tetapi juga menjaga ketepatan sasaran belanja. Sinkronisasi pemerintah daerah, Satgas PRR, dan kementerian terkait menentukan laju proyek pemulihan yang masih harus dikejar.
