Rencana menjadikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing atau JTCC sebagai koridor wilayah logistik membuka peluang penyederhanaan biaya perjalanan barang. Namun, manfaat tersebut belum dapat diwujudkan sepenuhnya karena aturan pelaksanaan integrasi masih dinanti.
Integrasi tarif dinilai penting agar kendaraan logistik tidak perlu membayar tol berulang kali pada ruas pendukung distribusi. Skema ini juga diharapkan memberi pilihan rute yang lebih fleksibel bagi pelaku usaha.
Sekretaris Jenderal ALFI Institute, Trismawan Sanjaya, menilai kepastian regulasi merupakan prasyarat bagi industri untuk menyusun strategi distribusi. Aturan yang jelas sejak awal akan membantu dunia usaha membuat perencanaan bisnis dengan tingkat kepastian yang lebih baik.
Menurut Trismawan, tarif tol yang masih terpotong-potong dapat menjadi biaya tinggi bagi industri logistik. Ia menyebut integrasi tarif dapat menjadi sinyal positif atas komitmen pemerintah memperbaiki efisiensi logistik dan iklim investasi.
“Kalau tarifnya (tol ruas pendukung logistik) sudah terintegrasi, pelaku usaha punya lebih banyak pilihan rute, sementara regulasi yang jelas akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan investor,” ujar Trismawan.
Regulasi Menjadi Penentu
Pengamat publik Agus Pambagio menekankan bahwa integrasi tidak cukup hanya ditopang skema tarif. Pemerintah juga perlu menyiapkan Peraturan Menteri sebagai dasar koordinasi antar Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT.
Agus memandang tata kelola dan pengawasan sebagai unsur yang sama pentingnya dengan aturan tersebut. Tanpa mekanisme pengawasan yang konsisten, integrasi berisiko tidak memberi kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.
“Peraturan Menteri memang harus ada sebagai dasar pelaksanaan integrasi. Yang tidak kalah penting adalah tata kelola dan pengawasannya supaya integrasi berjalan konsisten dan memberikan kepastian bagi semua pihak,” ucap Agus.
| Aspek | Kondisi yang Diharapkan | Manfaat Utama |
|---|---|---|
| Tarif tol | Terintegrasi pada ruas pendukung logistik | Pengguna tidak membayar berkali-kali |
| Regulasi | Peraturan Menteri sebagai dasar pelaksanaan | Kepastian bagi pelaku usaha dan pengelola |
| Pengawasan | Tata kelola yang berjalan konsisten | Implementasi lebih efektif |
Jalur Penting ke Tanjung Priok
JTCC disiapkan dalam skema koridor wilayah logistik karena posisinya menghubungkan kawasan industri di timur Jakarta dan Jawa Barat dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Konektivitas itu membuat ruas ini dipandang strategis bagi arus barang menuju maupun dari kawasan pelabuhan.
Anggota BPJT dari unsur masyarakat, Tulus Abadi, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan integrasi koridor wilayah logistik untuk JTCC. Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya konektivitas yang lebih luas pada sejumlah ruas tol yang memenuhi persyaratan.
Selain menopang distribusi barang, penggunaan JTCC sebagai koridor logistik diharapkan dapat mengurangi tekanan pada jalan arteri. Selama ini, jalan arteri digunakan bersamaan oleh kendaraan logistik dan kendaraan pribadi.
Perpindahan sebagian arus barang ke jalan tol berpotensi membuat distribusi lalu lintas lebih merata. Efisiensi waktu tempuh juga menjadi faktor penting karena ketidakpastian perjalanan selama ini dapat membengkakkan biaya logistik.
Dampak bagi Rantai Pasok
Jika skema berjalan optimal, JTCC dapat memperkuat akses langsung antara kawasan industri dan Pelabuhan Tanjung Priok. Peran itu berpotensi mendukung kelancaran rantai pasok nasional melalui perjalanan logistik yang lebih efisien.
Dalam jangka panjang, konektivitas yang lebih baik juga diharapkan membantu menjaga stabilitas harga barang di dalam negeri. Meski demikian, pelaksanaan koridor logistik JTCC tetap bergantung pada kepastian regulasi, tata kelola, dan pengawasan yang disiapkan pemerintah.
