Mahasiswa hukum di Universitas Surabaya kini mendapat perhatian khusus dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Fokusnya adalah menyiapkan calon notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah agar sejak awal terbiasa dengan layanan pertanahan yang sudah bergerak ke sertifikat elektronik.
Langkah ini membuat transformasi digital pertanahan tidak lagi hanya dibahas di lingkungan birokrasi. BPN Jatim memilih masuk ke ruang akademik supaya kesiapan sumber daya manusia terbentuk lebih cepat, terutama bagi mahasiswa yang kelak berhadapan langsung dengan akta dan dokumen pertanahan.
Masuknya BPN Jatim ke kampus
Kepala Kanwil BPN Jatim, Dr. Asep Heri, menegaskan bahwa peralihan dari layanan manual ke layanan digital perlu dijalankan secara penuh. Pesan itu ia sampaikan saat berkunjung ke Ubaya untuk membahas pentingnya penyesuaian hukum pertanahan di tengah perubahan administrasi.
Menurut BPN Jatim, perubahan sistem ini tidak bisa dipandang sebagai urusan teknis semata. Kepastian hukum dan kualitas pelayanan kepada masyarakat ikut bergantung pada kesiapan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanahan.
Karena itu, pemahaman sejak masa kuliah dinilai penting. Mahasiswa hukum yang nantinya bergelut dengan akta, dokumen, dan layanan pertanahan perlu memahami cara kerja sistem elektronik agar tidak tertinggal saat praktik kerja menuntut ketelitian yang lebih tinggi.
Kerja sama resmi lewat MoU
Kolaborasi BPN Jatim dan Ubaya ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kesepakatan ini membuka ruang kerja bersama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan pertanahan.
Melalui kerja sama tersebut, mahasiswa dapat mempelajari dinamika pertanahan yang kini berada di era digital. Di sisi lain, kampus memperoleh ruang lebih luas untuk mengkaji persoalan hukum yang muncul dari perubahan sistem administrasi pertanahan.
BPN Jatim memandang kolaborasi semacam ini relevan karena perubahan layanan pertanahan tidak hanya menyentuh prosedur kerja. Perubahan itu juga memengaruhi pembahasan akademik, terutama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik dan tata kelola dokumen tanah.
Dunia notariat dituntut cepat menyesuaikan diri
Dekan Fakultas Hukum Ubaya, Dr. Hwian Christianto, menyambut baik kehadiran BPN Jatim yang datang langsung memberi perspektif praktis kepada mahasiswa. Ia menilai pengetahuan soal sistem digital sudah menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi mahasiswa Magister Kenotariatan.
Hwian menekankan bahwa calon Notaris dan PPAT harus mampu menyesuaikan diri dengan administrasi berbasis elektronik. Menurut dia, pola layanan pertanahan telah berubah dan transformasi digital kini menjadi standar baru yang menopang kepastian hukum di Indonesia.
Kebutuhan itu menjadi penting karena profesi notaris dan PPAT bersentuhan langsung dengan dokumen legal yang menuntut ketelitian tinggi. Saat layanan pertanahan bergerak ke sistem elektronik, pemahaman terhadap mekanisme baru menjadi bagian dari kompetensi dasar yang harus dimiliki lulusan.
Risiko sistem lama ikut menjadi perhatian
Dalam pemaparannya kepada mahasiswa, Dr. Asep Heri juga menyoroti kelemahan sistem lama. Ia menyebut dokumen fisik bisa hilang saat terjadi bencana, sementara administrasi konvensional juga punya celah penyalahgunaan yang kerap dimanfaatkan mafia tanah.
Dari sudut pandang itu, sertifikat elektronik hadir bukan hanya untuk mempercepat layanan. Sistem digital juga dipandang sebagai upaya melindungi data dan dokumen pertanahan agar lebih aman serta lebih sulit disalahgunakan.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi pertanahan membawa tujuan yang lebih luas daripada efisiensi. Bagi BPN Jatim, model elektronik menjadi salah satu cara untuk memperkuat perlindungan data dan menutup ruang masalah yang sering muncul pada layanan manual.
Literasi digital dipacu sejak bangku kuliah
BPN Jatim dan Ubaya sama-sama menilai literasi digital perlu diperkuat sejak mahasiswa masih berada di kampus. Dengan bekal awal itu, lulusan diharapkan lebih siap ketika memasuki dunia kerja yang makin bergantung pada data digital dan dokumen elektronik.
Kerja sama ini juga memberi peluang bagi riset dan pengabdian masyarakat yang lebih dekat dengan kebutuhan sektor agraria saat ini. Perguruan tinggi diposisikan sebagai bagian penting dalam mendukung perubahan layanan pertanahan yang sedang berlangsung.
Melalui dukungan akademik, transformasi digital pertanahan di Jawa Timur diharapkan berjalan lebih kuat. Pada saat yang sama, calon notaris dan PPAT diharapkan memahami ekosistem sertifikat elektronik secara lebih utuh sebelum terjun ke lapangan.
Source: blitarkawentar.jawapos.com