Pengadilan Georgia menjatuhkan hukuman penjara panjang kepada sepuluh orang yang dituduh terlibat dalam upaya menggulingkan pemerintah dan mengorganisasi kekerasan saat unjuk rasa besar pada hari pemungutan suara pemilihan lokal tahun lalu. Putusan ini langsung mempertebal sorotan terhadap cara pemerintah menangani lawan politik, terutama di tengah tudingan bahwa ruang demokrasi di negara itu terus menyempit.
Vonis tersebut menjadi salah satu titik paling tajam dalam pertarungan politik Georgia yang sudah lama memanas. Bagi para kritikus, hukuman itu bukan sekadar perkara hukum, melainkan sinyal bahwa pembalasan terhadap oposisi makin kuat di negara Kaukasus Selatan tersebut.
Vonis berat untuk tokoh oposisi
Di antara mereka yang dihukum terdapat penyanyi opera sekaligus aktivis Paata Burchuladze, bersama beberapa politisi oposisi. Burchuladze dan empat terdakwa lain dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, sementara empat orang lainnya menerima hukuman lima tahun.
Satu terdakwa lain mendapat hukuman dua tahun secara in absentia. Media Georgia mengutip Burchuladze dan dua terdakwa lain yang menolak tuduhan itu sebagai absurd, seraya menyatakan bahwa mereka tidak menyesali apa pun.
Kejaksaan Georgia menyebut para terdakwa bersalah atas sejumlah tindak pidana. Tuduhan itu mencakup mengorganisasi kekerasan kelompok dan secara terbuka menyerukan perubahan kekerasan atas tatanan konstitusional Georgia serta penggulingan pemerintahan.
Jaksa juga mengatakan bahwa para terdakwa telah memutuskan untuk mengorganisasi tindakan kekerasan kelompok. Dalam pernyataannya, mereka disebut merusak properti pemerintah, membakar, dan mendirikan barikade secara ilegal selama protes.
Malam protes yang berujung dakwaan
Pada malam pemungutan suara 4 Oktober, polisi antihuru-hara membubarkan demonstran dengan semprotan merica dan meriam air. Aksi itu terjadi saat dua blok oposisi terbesar memboikot pemilu sebagai bagian dari kebuntuan panjang dengan Georgian Dream, partai yang berkuasa sejak 2012.
Tokoh oposisi saat itu menyerukan “revolusi damai” melawan Georgian Dream. Mereka menuduh partai tersebut pro-Rusia dan otoriter, sementara menjelang penutupan tempat pemungutan suara sekelompok demonstran berupaya menerobos masuk ke istana kepresidenan di Tbilisi.
Lima aktivis ditangkap pada malam itu, lalu sepuluh orang akhirnya didakwa. Dari rangkaian peristiwa itulah kasus ini berkembang hingga berujung pada vonis penjara panjang yang kini menuai kecaman dari berbagai pihak.
Gelombang protes yang belum reda
Ketegangan politik di Georgia tidak berhenti di malam pemilu tersebut. Warga telah turun ke jalan setiap malam sejak November 2024, setelah pemerintah mengumumkan penghentian sementara pembicaraan aksesi ke Uni Eropa.
Keputusan itu memutus mendadak tujuan nasional yang sudah lama dipegang negara tersebut. Lawan-lawan pemerintah menilai Georgian Dream sedang menarik Tbilisi menjauh dari jalur Barat tradisional dan kembali ke orbit Rusia.
Arah politik itu, menurut para pengkritik, semakin menguat setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Dalam situasi tersebut, vonis terhadap sepuluh terdakwa dianggap menambah bukti bahwa tekanan terhadap oposisi tidak lagi bersifat insidental.
Transparency International Georgia menyebut putusan terbaru ini menunjukkan “pola hukuman yang jelas” untuk membungkam pihak-pihak yang menentang kebijakan pro-Rusia partai berkuasa. Direktur lembaga itu, Eka Gigauri, mengatakan hukuman tersebut menargetkan mereka yang membela masa depan demokratis Georgia secara damai.
Di sisi lain, pemerintah tetap menegaskan tindakan keras terhadap kekerasan dalam protes. Namun bagi oposisi dan kelompok pemantau, kasus ini justru memperlihatkan bahwa ruang politik di Tbilisi semakin sempit dan bayang-bayang otoritarianisme kian tebal.