Rapat terbatas di Istana Negara yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto selama empat jam menghasilkan arah baru untuk dua program besar pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pembahasan yang berlangsung pada Rabu (15/7/2026) itu memuat keputusan penting, terutama soal penataan pelaksanaan MBG dan penegasan fungsi Koperasi Desa Merah Putih.
Koperasi Desa Merah Putih Ditegaskan Bukan Ritel
Zulhas menampik anggapan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan berubah menjadi pasar swalayan atau ritel. Menurut dia, koperasi itu disiapkan sebagai infrastruktur penyaluran bantuan masyarakat, termasuk bantuan sosial dan barang subsidi.
“Infrastruktur apa? untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih, tadi keputusan sudah,” kata Zulhas.
Selain menjadi jalur distribusi bantuan, koperasi tersebut juga akan menjalankan peran sebagai offtaker bagi komoditas warga setempat. Fungsi itu dipakai ketika harga gabah dan jagung turun di bawah batas yang ditetapkan pemerintah.
| Program | Fungsi Utama | Contoh yang Disebutkan |
|---|---|---|
| Koperasi Desa Merah Putih | Penyaluran bantuan dan barang subsidi | Bantuan sosial, barang subsidi |
| Koperasi Desa Merah Putih | Offtaker hasil panen warga | Gabah, jagung |
| MBG | Perbaikan pelaksanaan dan pengurangan hambatan | Lokasi layak yang belum punya SPPG |
MBG Diberi Waktu Satu Bulan untuk Dirapikan
Untuk MBG, pemerintah memberi tenggat satu bulan untuk menyelesaikan berbagai hambatan dan penyalahgunaan yang masih muncul di lapangan. Setelah perapian itu selesai, langkah berikutnya akan dilaporkan kepada Presiden untuk mendapat arahan akhir.
“Kami minta waktu satu bulan. Ya satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan, setelah itu, langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan bapak presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya,” tutur Zulhas.
Ia menjelaskan salah satu persoalan yang dibahas adalah lokasi yang sebenarnya sudah layak menerima MBG, tetapi belum memiliki SPPG. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya agar pelaksanaan program berjalan lebih tertib dan lebih rapi.
Rapat itu juga dihadiri Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Sejumlah menteri lain turut hadir, di antaranya Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto.
Dengan keputusan yang sudah dibahas di Istana, pemerintah kini menyiapkan langkah lanjutan untuk memperbaiki MBG sekaligus menata peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai saluran bantuan dan penopang harga komoditas petani. Hasil pembahasan itu akan kembali dibawa kepada Presiden untuk menentukan langkah berikutnya.