Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama menempatkan 12 provinsi dalam satu meja pembahasan untuk menyusun langkah bersama menghadapi tekanan ekonomi global. Pertemuan di Semarang itu memperlihatkan bahwa daerah tidak lagi cukup bergerak sendiri ketika dunia menghadapi perlambatan ekonomi, tekanan geopolitik, dan keterbatasan fiskal.
Komposisi forum ini memang besar dan strategis karena melibatkan DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau. Seluruh wilayah itu punya peran penting dalam perekonomian nasional lewat sektor pangan, industri, investasi, perdagangan, hingga pariwisata.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melihat situasi fiskal yang menekan justru menuntut pemerintah daerah lebih kreatif. Ia menilai kolaborasi antardaerah harus diarahkan untuk melahirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar menjadi ajang membandingkan keunggulan masing-masing wilayah.
Menurut Luthfi, setiap provinsi punya karakter ekonomi dan kearifan lokal yang berbeda. Karena itu, forum ini diposisikan sebagai ruang untuk saling melengkapi agar kerja sama yang terbentuk benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
Penguatan ekonomi daerah lewat sinergi
Agenda kerja sama yang dibahas dalam forum tersebut mencakup evaluasi enam fokus rencana aksi MPU. Selain itu, pembahasan juga menyentuh penguatan pengawasan energi dan pangan lintas wilayah serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menilai agenda itu relevan dengan kebutuhan saat ini karena tantangan pembangunan nasional bergerak bersama dinamika global. Ia menyebut forum seperti ini penting agar kebijakan antardaerah searah dan potensi tiap wilayah bisa lebih cepat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.
Pemerintah pusat juga menaruh perhatian pada daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan dari luar. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi nasional year on year pada April 2026 terkendali di angka 2,42 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen.
Dalam komposisi pertumbuhan itu, Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 57,24 persen. Setelah itu ada Sumatera sebesar 22,09 persen dan Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen.
Wiyagus menyebut angka-angka tersebut menunjukkan ekonomi Indonesia tetap tahan menghadapi tekanan global. Karena itu, kerja sama lintas provinsi dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga daya tahan itu tetap terjaga.
Potensi daerah yang saling menguatkan
Di forum yang sama, kekuatan fiskal beberapa anggota juga menjadi sorotan. DKI Jakarta tercatat memiliki kapasitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 80,71 persen, disusul Banten 74,32 persen, Jawa Tengah 68,21 persen, Jawa Barat 64,81 persen, dan Jawa Timur 63,21 persen.
Setiap daerah juga membawa keunggulan ekonomi yang berbeda ke dalam forum ini. Jawa Barat dan Banten kuat di manufaktur dan investasi, sedangkan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung menjadi penopang pangan serta industri pengolahan.
Jakarta tetap memegang peran sebagai pusat perdagangan dan jasa keuangan nasional. Sementara itu, Bali, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat mengandalkan pariwisata internasional serta ekonomi kreatif sebagai motor utama ekonomi daerah.
Wiyagus menilai integrasi seluruh potensi itu melalui kerja sama konkret lintas daerah akan menjadi kekuatan besar bagi ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional Indonesia. Dalam kerangka itu, Jawa Tengah bukan hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga simpul penting yang mempertemukan arah kolaborasi 12 provinsi.