Lebanon kian menegaskan keinginan untuk mengambil jarak dari pertarungan kepentingan luar negeri yang terus menekan negara itu. Presiden Joseph Aoun mendorong agar kendali keamanan kembali sepenuhnya ke tangan negara, di tengah konflik yang melibatkan Iran, Hezbollah, Israel, dan Amerika Serikat.
Langkah itu menjadi sinyal bahwa Beirut tidak ingin rakyatnya terus menjadi korban dari konflik regional yang belum menemukan titik temu. Di saat tekanan politik dan keamanan masih tinggi, pemerintahan Lebanon berupaya menempatkan angkatan bersenjata sebagai otoritas utama dalam urusan keamanan domestik.
Negara ingin memulihkan kendali keamanan
Pitan Daslani menilai, sikap Joseph Aoun menunjukkan bahwa situasi keamanan dan politik Lebanon sudah berada pada titik rawan. Menurut pengamat hubungan internasional itu, keinginan Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam adalah agar Lebanon tidak lagi terseret lebih jauh ke dalam persaingan kepentingan regional.
Dalam pandangan tersebut, urusan keamanan tidak semestinya lagi bergantung pada kelompok bersenjata seperti Hezbollah. Aoun disebut ingin mengembalikan kewibawaan negara melalui angkatan bersenjata Lebanon agar otoritas resmi kembali memegang kendali penuh.
Jarak dari Iran dan Amerika Serikat dijaga
Pemerintah Lebanon juga disebut berupaya menjaga jarak dari dinamika negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Salah satu langkah yang disorot Pitan adalah pengiriman Panglima Militer Lebanon Jenderal Rudolf Haikal ke Pakistan untuk menyampaikan pesan bahwa Beirut tidak ingin dikaitkan dengan proses maupun dampak politik dari hubungan kedua negara itu.
Pesan tersebut muncul ketika Lebanon masih menanggung beban berat akibat konflik antara Israel dan Hezbollah. Banyak korban jiwa dan kerusakan membuat pemerintah semakin terdorong untuk mengutamakan pemulihan kendali keamanan di dalam negeri.
Hezbollah masih menjadi faktor penentu
Upaya memperkuat kembali kewibawaan negara tidak berjalan mudah karena Hezbollah dan sekutunya masih memiliki pengaruh kuat di parlemen Lebanon. Perbedaan sikap soal hubungan dengan Iran pun berpotensi memunculkan friksi baru di lembaga politik maupun di masyarakat.
“Ini bisa menimbulkan pergesekan di parlemen, di pemerintahan, bahkan di tengah masyarakat karena ada kelompok yang tetap ingin mempertahankan hubungan erat dengan Iran,” kata Pitan dalam tayangan Youtube Tvonenews, seperti dikutip Minggu (14/6/2026).
Diplomasi Iran dan Amerika Serikat belum mulus
Di sisi lain, proses diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat juga belum menunjukkan jalan yang mulus. Washington tetap menuntut pembatasan menyeluruh terhadap program nuklir Iran dan meminta Teheran menghentikan dukungannya kepada Hezbollah.
Iran memandang Hezbollah sebagai bagian dari kepentingan strategis dan politiknya di kawasan Timur Tengah. Perbedaan pandangan yang tajam itu membuat negosiasi berlangsung sulit dan rentan buntu.
Pitan juga menegaskan bahwa pembahasan mengenai nota kesepahaman atau memorandum of understanding tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Ia menyebut MoU hanya memiliki ikatan moral, bukan ikatan hukum, sehingga hasilnya tetap bergantung pada itikad baik kedua pihak.
Selama serangan dan aksi balasan antara Israel dan Hezbollah masih berlanjut, tekanan terhadap Lebanon diperkirakan belum akan mereda. Kondisi itu membuat upaya perdamaian di kawasan semakin rumit dan menempatkan sikap politik Lebanon sebagai bagian penting dalam membaca arah stabilitas Timur Tengah.