Pemerintah memastikan harga BBM solar khusus nelayan akan dijaga di level Rp 15.000 per liter tanpa memakai APBN. Skema subsidi itu akan ditopang dana dari BPDPKS, yang kini disebut Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit atau BPDP.
Skema tersebut dibahas dalam rapat menteri bidang ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (13/7/2026). Dari harga solar nonsubsidi Rp 18.600 per liter, pemerintah menyiapkan subsidi Rp 3.600 per liter agar harga khusus nelayan tetap lebih rendah.
Subsidi dipastikan non-APBN
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pendanaan kebijakan ini tidak akan membebani APBN. Menurut dia, Kementerian ESDM akan segera menerbitkan surat keputusan untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.
Dalam keterangan yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Bahlil mengatakan, “Nah kaitannya dengan itu kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti. Nah terkait dengan subsidi tadi Pak Menko dari BP2PKS ya jadi non APBN, kita tidak pakai dana APBN, kita pakai dana dari BPDPKS.”
Penggunaan dana dari BPDPKS diposisikan sebagai cara untuk menjaga harga BBM khusus nelayan tetap terjangkau tanpa menambah beban langsung pada anggaran negara. Pemerintah juga menekankan bahwa mekanisme ini disiapkan agar bantuan energi bagi nelayan dapat berjalan lebih terukur.
Penyaluran akan diarahkan agar tepat sasaran
Selain sumber dana, pemerintah menyiapkan pengaturan titik penyaluran BBM khusus nelayan. Bahlil menyebut titik-titik distribusi akan dikoordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan agar bantuan benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.
Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin menjaga niat baik kebijakan ini agar tidak meleset saat diterapkan di lapangan. Karena itu, lokasi penyaluran akan dibuat lebih terarah supaya kebijakan tersebut tidak salah sasaran.
“Kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan tapi kemudian salah lagi dipergunakan. Nah ini yang kita akan jaga supaya implementasinya bisa dilakukan dengan baik,” ujar Bahlil.
Dengan dua pengaturan utama itu, yakni sumber dana dan titik distribusi, pemerintah menempatkan BBM khusus nelayan sebagai program bantuan yang lebih terukur. Harga Rp 15.000 per liter akan dipertahankan dengan dukungan subsidi Rp 3.600 per liter dan pengawasan penyaluran yang lebih ketat.
| Aspek | Informasi |
|---|---|
| Harga BBM khusus nelayan | Rp 15.000 per liter |
| Harga solar nonsubsidi | Rp 18.600 per liter |
| Besar subsidi | Rp 3.600 per liter |
| Sumber dana | BPDPKS atau BPDP |
| Status APBN | Tidak memakai APBN |
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah memilih jalur pembiayaan di luar APBN untuk menjaga harga BBM nelayan tetap rendah. Di saat yang sama, koordinasi penyaluran disiapkan agar subsidi tidak meleset dari sasaran utama.
