Partai Buruh menilai syarat untuk ikut berkompetisi di pemilu masih terlalu berat bagi warga biasa, terutama mereka yang hidup dari upah harian dan pekerjaan sektor informal. Beban itu muncul bukan hanya pada tahap persaingan politik, tetapi bahkan sejak proses administrasi awal pencalonan.
Wakil Presiden Eksekutif Komite Pusat Partai Buruh, Rivaldi Haryo Seno atau Aldi, menyampaikan kritik tersebut dalam diskusi yang digelar Indonesia Corruption Watch. Ia menilai sistem yang ada sekarang membuat ruang politik semakin sempit dan lebih mudah dimasuki oleh pihak yang punya modal besar atau basis massa yang kuat.
Biaya awal pencalonan jadi penghalang
Aldi menyoroti bahwa calon legislatif harus melewati sejumlah kewajiban administratif yang tidak murah. Biaya untuk tes kesehatan, pengurusan SKCK, hingga administrasi di pengadilan disebut menjadi beban yang berat bahkan sebelum seseorang masuk ke kontestasi politik yang sesungguhnya.
Menurut Partai Buruh, kondisi ini membuat buruh pabrik, pengemudi ojek online, pedagang asongan, dan kelompok rentan lain semakin sulit ikut bertarung. Jika seluruh biaya harus ditanggung sendiri, jalur politik akan makin jauh dari warga yang penghasilannya terbatas.
Partai Buruh memandang persoalan itu sangat terasa karena basis mereka datang dari serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil. Dengan sumber daya yang terbatas, operasional partai juga harus ditopang mandiri dari jaringan organisasinya sendiri.
Ruang politik dinilai makin tidak setara
Aldi menilai rezim pemilu saat ini terlalu ketat dan tidak memberi ruang yang adil bagi kekuatan politik kecil. Ia menyebut peluang partai baru atau gerakan rakyat untuk menembus parlemen lewat jalur konstitusional menjadi sangat kecil bila tidak memiliki dua modal utama, yaitu uang besar atau massa besar.
Pandangan itu membuat Partai Buruh menganggap sistem politik sekarang lebih menguntungkan kekuatan yang sudah mapan. Dalam situasi seperti itu, partai berbasis kelas pekerja disebut berada dalam posisi yang jauh lebih berat dibandingkan partai yang memiliki dukungan sumber daya luas.
Bagi Partai Buruh, masalah ini bukan sekadar soal persaingan antarpeserta pemilu. Yang dipersoalkan adalah desain politik yang dinilai kurang ramah terhadap kelompok kecil dan non-elite.
Negara diminta ikut menanggung proses administratif
Di tengah kritik terhadap mahalnya proses pencalonan, Partai Buruh mendorong negara ikut mengambil bagian dalam pembiayaan syarat administratif. Usulan itu diajukan agar warga dari berbagai latar belakang tetap punya kesempatan maju tanpa terhambat persoalan finansial.
Aldi mengaitkan tuntutan itu dengan kondisi upah buruh yang menurutnya hanya cukup untuk kebutuhan hidup bulanan. Dalam keadaan seperti itu, biaya tambahan untuk masuk ke politik praktis dianggap sulit dipenuhi oleh banyak pekerja.
Partai Buruh menyebut diri sebagai partai kelas pekerja yang beranggotakan ojol, buruh pabrik, buruh garmen, buruh manufaktur, buruh pertambangan, buruh perkebunan, anak muda di miskin kota, pedagang asongan, dan disabilitas. Dari basis itu, mereka menilai sistem pemilu seharusnya memberi ruang yang lebih inklusif bagi orang-orang kecil.
Dana pendidikan politik juga jadi sorotan
Selain biaya pencalonan, Partai Buruh juga menyoroti pembagian dana pendidikan politik dari negara. Aldi mengkritik kebijakan yang hanya menyalurkan bantuan kepada partai yang sudah memiliki kursi di parlemen.
Menurut Partai Buruh, kewajiban pendidikan politik berlaku untuk semua partai, baik yang sudah duduk di parlemen maupun yang belum. Karena itu, bantuan negara dinilai seharusnya tidak dibedakan hanya berdasarkan status keterwakilan di parlemen.
Aldi mempertanyakan alasan kewajiban pendidikan politik diberlakukan untuk semua, tetapi dukungan anggarannya hanya jatuh ke sebagian partai. Dari situ, Partai Buruh melihat ada ketimpangan yang perlu dibenahi agar partai lama dan partai baru diperlakukan lebih adil dalam pembinaan politik publik.
Bagi Partai Buruh, mahalnya biaya pemilu dan ketidaksetaraan dukungan negara menunjukkan bahwa akses politik masih belum terbuka lebar bagi warga biasa. Karena itu, mereka menilai reformasi sistem diperlukan supaya kontestasi politik tidak terus didominasi pemilik modal besar dan kelompok dengan mesin massa yang kuat.
Source: www.suara.com