Blokade jalan menuju La Paz masih menjadi sumber tekanan terbesar bagi Bolivia meski pemerintah sudah mencapai kesepakatan dengan para penambang yang berunjuk rasa. Akses ke ibu kota itu tetap tersumbat, sehingga pusat pemerintahan dan jalur pasokan makanan sama-sama berada dalam situasi rentan.
Otoritas jalan nasional menyebut rute ke La Paz masih terhalang sepanjang Jumat. Kondisi ini membuat distribusi kebutuhan pokok terganggu, sementara pemerintah harus mengandalkan transportasi udara untuk memasukkan bahan pangan sejak Sabtu.
Langkah tersebut bukan hal baru di Bolivia saat blokade terjadi. Juru bicara kepresidenan, Jose Luis Galvez, mengatakan Argentina menyediakan dua pesawat untuk membantu mengirim makanan melewati hambatan di darat.
Tekanan di pasar mulai terasa lebih tajam. Di beberapa supermarket, harga daging, ayam, dan sejumlah sayuran melonjak dalam sepekan terakhir setelah inflasi tahunan mencapai 14 persen pada April.
Di saat yang sama, Presiden Rodrigo Paz menghadapi gelombang protes dari berbagai kelompok setelah baru menjabat sejak November. Ia menang pemilu dengan janji menyelesaikan krisis ekonomi terburuk Bolivia dalam empat dekade, tetapi kini justru berhadapan dengan tekanan politik dan sosial dari banyak arah.
Kesepakatan dengan penambang belum meredakan semua titik konflik
Pemerintah menyatakan kesepakatan dengan para demonstran dicapai pada Jumat pagi setelah hampir 12 jam perundingan. Menteri Ekonomi Jose Gabriel Espinoza mengatakan isi kesepakatan akan diumumkan kemudian, tanpa menjelaskan rinciannya.
Oscar Chavarria, presiden Federasi Koperasi Pertambangan Potosi, menyebut pembicaraan itu mencakup sembilan poin utama. Menurut dia, seluruh poin tersebut sudah ditangani dengan sukses.
Meski begitu, kesepakatan itu belum langsung menghentikan gangguan di lapangan. Sejumlah kelompok lain masih memblokir akses ke ibu kota, sehingga penyelesaian dengan satu kelompok belum otomatis membuka seluruh jalur menuju La Paz.
Gelombang protes meluas ke berbagai sektor
Aksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah Paz sudah berlangsung sejak awal Mei. Guru, pekerja transportasi, masyarakat adat, dan warga Bolivia lainnya ikut turun ke jalan membawa tuntutan yang beragam.
Mereka menuntut kenaikan upah, stabilitas ekonomi, dan penghentian privatisasi perusahaan milik negara. Para penambang yang berdemonstrasi pada Kamis juga mendesak agar Paz mundur karena menilai pemerintah belum memenuhi tuntutan mereka, termasuk soal bahan bakar dan peralatan kerja.
Ketegangan sempat meningkat ketika polisi mencegah para penambang masuk ke alun-alun utama dengan gas air mata. Para demonstran membalas dengan melempar batu dan bahan peledak menggunakan ketapel, menurut pengamatan seorang jurnalis AFP.
Dampak politik dan ekonomi ikut melebar
Situasi di Bolivia menarik perhatian negara-negara tetangga di Amerika Latin. Dalam pernyataan bersama pada Jumat, pemerintah Argentina, Chile, Peru, Ekuador, Kosta Rika, Paraguay, Panama, dan Honduras menyampaikan keprihatinan atas perkembangan yang terjadi.
Mereka menolak tindakan apa pun yang bertujuan mengganggu tatanan demokratis. Mereka juga menyerukan agar semua aktor politik dan sosial menyalurkan perbedaan lewat dialog, menghormati institusi, dan menjaga perdamaian sosial.
Paz sendiri naik ke tampuk kekuasaan setelah kemenangan elektoral yang menandai pergeseran ke kanan setelah dua dekade pemerintahan sosialis. Salah satu langkah awalnya adalah menghapus subsidi bahan bakar yang telah bertahan dua dekade karena menguras cadangan dolar internasional negara, tetapi pasokan bahan bakar sejauh ini belum berhasil stabil.