Desil 5 tidak lagi masuk dalam skema bantuan pangan non-tunai atau BPNT, sementara Program Keluarga Harapan atau PKH kini dipusatkan untuk keluarga pada desil 1 sampai 4. Arah kebijakan ini membuat bantuan benar-benar diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan berdasarkan data sosial ekonomi pemerintah.
Perubahan itu berjalan bersamaan dengan penyaluran bansos untuk Triwulan II yang mencakup periode April hingga Juni. Pemerintah mulai menyalurkan PKH dan BPNT pada April kepada masyarakat yang sudah terdaftar agar bantuan bisa segera diterima dan tetap membantu menjaga daya beli di tengah kebutuhan harian.
Skema baru menajamkan sasaran bantuan
Pemerintah menyesuaikan kriteria penerima agar bantuan sosial tidak tersebar terlalu luas. PKH kini difokuskan pada keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan BPNT juga mengikuti arah yang lebih ketat sehingga desil 5 tidak lagi termasuk dalam cakupan penerima.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa program bantuan pangan dipusatkan pada rumah tangga yang paling berisiko terdampak kondisi ekonomi. Dengan begitu, bantuan diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah.
Penyaluran lewat bank Himbara dan PT Pos
Distribusi bansos dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Bank yang terlibat terdiri dari BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, yang digunakan untuk mempercepat penyaluran lewat sistem non-tunai.
PT Pos Indonesia menangani penerima yang memiliki kendala akses perbankan. Jalur ini diperuntukkan bagi lansia, penyandang disabilitas berat, dan warga di daerah terpencil yang sulit menjangkau layanan bank.
Dalam kondisi tertentu, petugas pos juga dapat mengantar bantuan langsung ke rumah penerima. Mekanisme ini dipakai jika penerima memang tidak memungkinkan datang ke kantor pos untuk mengambil bantuan.
Besaran bantuan PKH dan BPNT
Nilai bantuan PKH diberikan sesuai komponen yang ada dalam satu keluarga. Ibu hamil dan anak usia dini masing-masing menerima Rp750.000 per tahap, sementara bantuan untuk komponen pendidikan berada pada kisaran Rp225.000 hingga Rp500.000.
Untuk lansia dan penyandang disabilitas berat, alokasi bantuannya mencapai Rp600.000 per tahap. Pencairan PKH dilakukan setiap tiga bulan, sehingga periode April hingga Juni menjadi bagian dari tahap kedua penyaluran.
BPNT diberikan dalam bentuk saldo elektronik sebesar Rp600.000 untuk tiga bulan. Dana itu masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong atau agen resmi.
Syarat penerima dan cara pengecekan status
Penerima bansos harus warga negara Indonesia yang memiliki KTP dan KK sah. Nama calon penerima juga wajib tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dan masuk kategori keluarga miskin atau rentan.
Pemerintah menetapkan bahwa penerima tidak sedang menerima bantuan sosial lain yang sejenis. Anggota TNI, Polri, dan ASN juga tidak termasuk dalam daftar penerima manfaat program ini.
Status penerima dapat dicek melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id atau melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store dan App Store. Setelah masuk dengan NIK atau KK, pengguna bisa memilih menu Cek Bansos dan mengisi data sesuai identitas.
Bagi penerima yang mengambil bantuan lewat PT Pos Indonesia, pencairan dilakukan berdasarkan surat undangan resmi. Jika penerima adalah lansia atau penyandang disabilitas yang tidak dapat hadir, bantuan tetap bisa diantar langsung ke rumah agar proses penyaluran berjalan tanpa hambatan.