Sebelas tuntutan akan dibawa buruh Jawa Timur ke kantor Gubernur Jatim saat peringatan Hari Buruh atau May Day. Aksi longmarch ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 1/5/2026, dengan melibatkan FSPMI Jawa Timur bersama lima konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta 15 federasi serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam aliansi GESPER Jawa Timur.
Gerakan tersebut diposisikan sebagai momen untuk menagih komitmen yang dianggap belum selesai dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Buruh ingin memastikan bahwa janji yang sudah pernah dibicarakan tidak berhenti di tingkat pernyataan, tetapi masuk ke kebijakan yang benar-benar dirasakan pekerja.
Wakil Sekretaris DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur, Nurrudin Hidayat, menyebut May Day 2026 sebagai konsolidasi kekuatan buruh. Menurut dia, momentum itu dipakai untuk memperjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi pekerja.
Menagih komitmen yang belum tuntas
Bagi buruh, aksi ini tidak berdiri sendiri sebagai seremoni tahunan. Mereka menaruh bobot politik dan kebijakan yang kuat pada May Day kali ini karena ada kesepakatan yang sebelumnya sudah dibangun bersama Pemprov Jatim pada 1 Mei 2025.
Karena itu, longmarch ke kantor gubernur juga menjadi ruang pengingat agar pemerintah daerah menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Isu yang dibawa tidak hanya soal hubungan kerja, tetapi juga menyangkut jaminan sosial, perumahan, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja.
Sebelas tuntutan buruh Jawa Timur
Dalam aksi tersebut, buruh mengusung 11 tuntutan utama yang diarahkan ke pemerintah pusat, DPR RI, dan Pemprov Jatim. Mereka menilai kebijakan di tiga level itu sama-sama berpengaruh terhadap perlindungan pekerja di lapangan.
Di antara tuntutan itu, buruh meminta pemerintah pusat dan DPR RI meninjau ulang serta menyusun regulasi ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada buruh. Mereka juga mendorong evaluasi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung yang dinilai merugikan pekerja.
Selain itu, buruh menginginkan adanya Perda tentang Sistem Jaminan Pesangon. Mereka juga menuntut pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik outsourcing, yang dinilai masih perlu dikendalikan agar tidak merugikan pekerja.
Upah, PHK, dan jaminan sosial jadi sorotan
Poin lain yang disorot adalah penegakan kebijakan UMK dan UMSK. Buruh menegaskan bahwa ketentuan upah tidak boleh berhenti sebagai aturan tertulis, melainkan harus dijalankan secara nyata di perusahaan.
Mereka juga mendorong pembentukan Satgas Pencegahan PHK untuk menekan risiko pemutusan hubungan kerja sejak awal. Di saat yang sama, buruh meminta kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dijadikan syarat perizinan usaha.
Masih dalam tema perlindungan sosial, buruh menuntut sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS. Dorongan ini menunjukkan keinginan agar aturan dijalankan dengan lebih tegas, bukan sekadar melalui imbauan administratif.
Kebutuhan hidup buruh ikut dibawa ke jalan
Aspirasi yang dibawa buruh tidak hanya terbatas pada urusan tempat kerja. Mereka juga menyoroti kebutuhan hidup yang lebih luas, termasuk akses hunian yang layak bagi pekerja.
Karena itu, penyediaan rumah murah dan rumah susun ikut masuk dalam daftar tuntutan. Buruh menilai kebutuhan tersebut penting agar pekerja memiliki tempat tinggal yang lebih terjangkau.
Di sisi lain, mereka juga meminta jalur afirmasi untuk pendidikan anak buruh. Aspirasi ini menekankan bahwa keluarga pekerja membutuhkan akses yang lebih terbuka di bidang pendidikan.
Buruh turut mengajukan kajian pembebasan pajak kendaraan roda dua dan PBB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan begitu, tuntutan May Day tidak hanya menyentuh soal upah dan hubungan industrial, tetapi juga biaya hidup yang dihadapi keluarga pekerja sehari-hari.
Aliansi GESPER Jawa Timur memandang longmarch ke kantor Gubernur Jatim sebagai pengingat agar pemerintah daerah menjaga janji yang pernah disampaikan. Dengan dukungan banyak organisasi serikat, aksi May Day ini diperkirakan menjadi salah satu titik utama penyampaian aspirasi buruh di daerah.