China kembali menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya dan meminta Amerika Serikat berhenti mengganggu apa yang disebut Beijing sebagai urusan dalam negeri. Sikap itu muncul setelah Washington menyoroti tekanan China terhadap sejumlah negara Afrika terkait izin lintas udara bagi pesawat kepresidenan Taiwan.
Pernyataan keras tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers harian. Dalam penjelasannya, Beijing menolak kritik Amerika Serikat dan menyatakan tidak akan menerima campur tangan semacam itu.
Sengketa izin terbang yang memicu perhatian
Polemik ini bermula dari laporan Taiwan yang menyebut Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar mencabut secara sepihak izin penerbangan yang sebelumnya memungkinkan pesawat kepresidenannya melintas. Penerbangan itu digunakan dalam perjalanan menuju Eswatini, salah satu sekutu diplomatik Taipei.
Bagi Taiwan, persoalan ini bukan sekadar soal rute udara. Pembatasan tersebut menyentuh ruang gerak diplomatiknya yang memang sudah terbatas karena tekanan dari China.
Pesan Beijing soal satu China
Dalam responsnya, China kembali menekankan bahwa Taiwan merupakan bagian dari wilayahnya. Karena itu, Beijing menilai negara lain semestinya mematuhi prinsip satu China dalam menjalin hubungan luar negeri.
Posisi ini konsisten dengan kebijakan lama Beijing yang menolak pengakuan terhadap Taiwan sebagai entitas terpisah. Setiap langkah yang memberi ruang lebih besar bagi Taiwan dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip tersebut.
Bantahan terhadap sorotan Washington
Sorotan Amerika Serikat atas tekanan China terhadap negara-negara Afrika juga dibalas dengan nada serupa oleh Beijing. Guo menyebut China tidak akan menerima kritik itu dan meminta Washington berhenti mencampuri urusan yang dianggap sebagai urusan internal China.
Dengan demikian, sengketa ini tidak berhenti pada isu izin udara. Perselisihan tersebut ikut memperlihatkan perbedaan tajam antara Beijing dan Washington dalam memandang status Taiwan.
Dampak terhadap ruang diplomatik Taiwan
Pencabutan izin oleh tiga negara Afrika itu menambah beban bagi Taiwan dalam menjaga mobilitas pejabat tingginya. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa jalur penerbangan bisa berubah menjadi alat tekanan politik saat menyangkut hubungan Taiwan dengan mitra luar negerinya.
Eswatini menjadi bagian penting dalam konteks ini karena negara itu masih memiliki hubungan diplomatik dengan Taipei. Namun, untuk mencapai mitra seperti itu, Taiwan tetap bergantung pada persetujuan negara lain atas lintas udara pesawat resminya.
Isu teknis yang berubah menjadi persoalan politik
Kasus izin terbang ini memperlihatkan bagaimana sesuatu yang tampak administratif dapat berkembang menjadi isu diplomatik yang sensitif. Ketika akses udara dibatasi, masalahnya tidak lagi hanya soal perjalanan, tetapi juga soal pengakuan dan pengaruh politik.
Di tengah ketegangan yang masih berlangsung, China tetap bertahan pada klaimnya atas Taiwan, sementara Taiwan berupaya menjaga hubungan dengan sekutu yang tersisa. Selama perbedaan pandangan mengenai status Taiwan belum berubah, persoalan seperti izin lintas udara diperkirakan masih akan memunculkan respons keras dari berbagai pihak.