Keputusan soal nasib tambang di Bogor kini menjadi sorotan karena penghentian operasional di Cigudeg, Parungpanjang, hingga Rumpin ikut menekan warga dan pelaku usaha. DPRD Jawa Barat menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa terus menunda sikap, sebab ketidakpastian yang berlangsung lama hanya akan memperpanjang gejolak di lapangan.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar sekaligus anggota Panitia Khusus Tambang, Samsul Hidayat, menilai kunci penyelesaian justru ada pada langkah yang lebih mendasar. Menurut dia, percepatan pembangunan jalan khusus angkutan tambang harus menjadi prioritas agar persoalan serupa tidak terus berulang di jalan umum.
Jalan khusus disebut paling mendesak
Samsul menegaskan bahwa jalur khusus angkutan tambang sudah pernah menjadi kesepakatan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Kesepakatan itu juga sempat dipublikasikan melalui tayangan di akun YouTube KDM Channel pada 2025.
Ia menilai tanpa jalur tersendiri, kendaraan tambang akan tetap berbagi ruang dengan lalu lintas umum. Kondisi itu, menurut dia, membuka risiko kecelakaan yang tidak kecil bagi pengguna jalan.
Kekhawatiran tersebut dinilai bukan sekadar dugaan, karena peristiwa di Parungpanjang beberapa hari lalu disebut sudah memperlihatkan dampaknya. Samsul mengingatkan agar keterlambatan pembangunan jalan tambang tidak malah memicu lebih banyak korban di jalan raya.
Dampak ekonomi warga mulai terasa
Di sisi lain, penghentian aktivitas tambang juga membawa tekanan langsung pada masyarakat di sekitar wilayah terdampak. DPRD Jabar menilai dampaknya tidak berhenti pada urusan teknis perizinan, tetapi merembet ke ekonomi warga.
Samsul menyebut aktivitas ekonomi melemah, pengangguran naik, dan persoalan sosial ikut muncul di tengah masyarakat. Dari situ, penghentian tambang di Bogor tidak lagi dipandang sebagai masalah administratif semata, melainkan juga persoalan sosial yang lebih luas.
Menurut dia, situasi itu ikut mendorong munculnya aksi unjuk rasa dan berbagai desakan dari warga yang merasakan dampak langsung. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu membaca persoalan ini sebagai tekanan ekonomi sekaligus potensi gangguan stabilitas sosial.
Provinsi diminta segera menentukan sikap
Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut telah melakukan kajian terhadap seluruh aktivitas tambang yang saat ini dihentikan operasionalnya. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar untuk menentukan tambang mana yang layak kembali berjalan dan memperoleh izin.
Namun bagi DPRD Jabar, proses itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Samsul meminta gubernur segera mengambil keputusan agar kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha tidak terus menggantung.
Ia juga menekankan bahwa penyelesaian lewat pembangunan jalan khusus angkutan tambang harus dipercepat. Tanpa langkah itu, masalah yang sama berpotensi kembali muncul saat kendaraan tambang masih menggunakan jalan umum.
Situasi lapangan dinilai makin rawan
Desakan agar keputusan segera diambil muncul karena kondisi di lapangan dipandang makin rentan jika penundaan terus berlanjut. Jalur angkutan tambang yang masih bercampur dengan jalan umum membuat ancaman keselamatan tetap terbuka.
Pada saat yang sama, tekanan ekonomi di wilayah terdampak belum menunjukkan tanda mereda. DPRD Jabar menilai dua hal itu tidak bisa dipisahkan karena kepastian operasional tambang dan penyediaan infrastruktur angkutan yang aman harus berjalan beriringan.
Bagi DPRD Jabar, penanganan tambang di Bogor kini berada pada dua titik penting sekaligus. Satu sisi menunggu keputusan pemerintah provinsi, sisi lain menunggu hadirnya jalan khusus agar aktivitas angkutan tidak lagi membebani jalan umum dan memunculkan risiko baru di lapangan.
Source: bandung.jabaronline.com