Kementerian Kesehatan RI mendorong seluruh pelaku usaha di sektor kesehatan untuk ikut aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Pemerintah menilai data yang terkumpul akan menjadi dasar penting untuk menyusun kebijakan, memperkuat investasi, dan membaca kontribusi sektor kesehatan secara lebih utuh.
Dorongan itu muncul di tengah pandangan bahwa sektor kesehatan memiliki ruang tumbuh besar. Dengan pendataan yang lebih lengkap, posisi rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek, industri farmasi, hingga industri alat kesehatan dapat terlihat lebih jelas dalam peta ekonomi nasional.
Sektor kesehatan dinilai tumbuh di atas rata-rata
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut sektor kesehatan termasuk salah satu sektor yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut dia, percepatan di sektor ini penting agar peluang mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi lebih besar.
Budi juga menilai sektor kesehatan dapat membuka lapangan kerja baru dan menambah sumbangan terhadap ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik membutuhkan data yang lebih lengkap dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Dalam pemaparannya, Budi menyebut jasa kesehatan tumbuh sekitar 7,6 persen, industri farmasi 7,5 persen, dan industri alat kesehatan sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kontribusi ekonomi sektor kesehatan belum tergambarkan sepenuhnya karena aktivitas usahanya tersebar di berbagai kelompok statistik ekonomi.
Pendataan dibutuhkan agar gambaran ekonomi lebih utuh
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap bisa memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang aktivitas usaha, investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Data itu juga diharapkan membantu pemerintah melihat skala dan arah perkembangan sektor kesehatan dengan lebih presisi.
Budi mengajak rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek, industri farmasi, industri alat kesehatan, hingga organisasi profesi untuk ikut berpartisipasi dalam pendataan. Ia menekankan bahwa kualitas data akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang lahir dari proses tersebut.
“Kalau data yang masuk tidak lengkap atau tidak akurat, kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan tepat,” ujar Budi. Pernyataan itu menegaskan bahwa partisipasi pelaku usaha kesehatan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya membangun dasar kebijakan yang lebih kuat.
Sensus Ekonomi disebut sebagai general check-up ekonomi
Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Sensus ini dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret kondisi dan struktur perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
Amalia menyebut sensus ekonomi pada dasarnya adalah “general check-up” bagi ekonomi Indonesia. Dengan hasil sensus, pemerintah dapat melihat kondisi terkini perekonomian nasional dan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ia menambahkan, BPS bersama Kementerian Kesehatan saat ini juga tengah mengembangkan Health Satellite Account. Instrumen ini ditujukan untuk memberi gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi sektor kesehatan terhadap perekonomian nasional.
Data kesehatan jadi dasar penguatan kebijakan
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Prof. Asnawi Abdullah menegaskan bahwa sektor kesehatan tidak hanya berperan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sektor ini juga menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional yang terus berkembang.
Asnawi mengatakan data yang lengkap dan berkualitas akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan berbasis bukti. Data itu juga diperlukan untuk memperbaiki regulasi, mendorong investasi, dan mempercepat transformasi kesehatan nasional.
Kementerian Kesehatan menyatakan akan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui penyebaran informasi dan penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dukungan itu diharapkan membuat data ekonomi kesehatan yang terkumpul lebih akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai fondasi pembangunan kesehatan dan ekonomi Indonesia.