Penerima PKH dan Sembako kini bisa langsung melihat status bantuan mereka lewat NIK KTP, nama penerima, dan data pencairan yang muncul di sistem. Cara ini membantu keluarga penerima manfaat memastikan apakah dana sudah masuk atau masih dalam proses penyaluran.
Pengecekan ini menjadi penting karena pencairan bansos pada Mei 2026 masih berlangsung bertahap untuk triwulan II periode April hingga Juni. Status tiap keluarga bisa berbeda, tergantung wilayah penyaluran dan tahap pencairan di lapangan.
Cara cek lewat laman resmi Kemensos
Warga dapat membuka cekbansos.kemensos.go.id melalui ponsel atau komputer yang terhubung internet. Setelah halaman terbuka, pengguna cukup memasukkan 16 digit NIK sesuai KTP.
Sistem kemudian meminta kode captcha sebagai verifikasi keamanan. Jika kode sulit dibaca, pengguna bisa menyegarkannya sampai muncul kode baru, lalu menekan tombol “Cari Data”.
Hasil pencarian akan menampilkan profil penerima secara detail. Informasi yang muncul mencakup nama penerima, kelompok desil, dan status pencairan bantuan sosial saat ini.
Pengecekan juga tersedia di aplikasi
Selain lewat laman web, Kementerian Sosial menyediakan aplikasi Cek Bansos di ponsel pintar. Aplikasi ini memudahkan warga memantau status bantuan secara rutin tanpa harus membuka situs web.
Di aplikasi, pengguna dapat memasukkan NIK atau nama sesuai identitas resmi. Setelah itu, sistem meminta pengguna memilih lokasi tempat tinggal agar data yang tampil lebih akurat.
Aplikasi tersebut juga memiliki fitur usulan dan sanggahan. Lewat fitur ini, warga dapat memberi masukan jika menemukan data yang tidak sesuai atau ingin melaporkan kondisi penyaluran di lapangan.
Desil ikut menentukan penerima
Penyaluran bansos tidak lepas dari pembagian desil yang menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Penilaian ini mempertimbangkan kondisi hunian, tingkat pendidikan, dan kepemilikan aset.
Rumah tangga dalam desil 1 hingga 4 menjadi prioritas utama untuk PKH dan bantuan pangan. Sementara itu, warga di desil 5 umumnya diarahkan ke skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI-JK.
Jika klasifikasi desil dirasa tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terkini, pembaruan data bisa dilakukan. Prosesnya dijalankan melalui koordinasi dengan perangkat desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.
Nominal dan jalur pencairan
Bantuan pangan atau Bantuan Pangan Nontunai bernilai Rp200.000 per bulan. Dalam satu triwulan, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh Rp600.000.
Penyaluran bantuan pangan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara. Meski begitu, waktu pencairan dana dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lain.
Untuk PKH, nominal bantuan disalurkan dengan besaran yang beragam sesuai kategori penerima. Data yang tercantum menunjukkan nominal per triwulan sebesar Rp750.000, Rp600.000, Rp500.000, dan Rp225.000 untuk kelompok penerima tertentu.
Besaran itu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap kelompok penerima. Komponen pendidikan dalam PKH juga dihitung berdasarkan jenjang sekolah yang sedang ditempuh oleh anak penerima manfaat.
Dengan akses NIK KTP, nama penerima, dan status pencairan yang tampil langsung di sistem, warga bisa lebih cepat memastikan posisi bansos mereka. Pemeriksaan mandiri ini juga membantu penerima melihat apakah data yang tercatat sudah sesuai dengan kondisi keluarga saat ini.