KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan Bupati Muara Enim, Edison. Meski identitas para tersangka belum dibuka, lembaga antirasuah itu memastikan penanganan kasus telah naik ke tahap penyidikan.
Dalam operasi tangkap tangan terbaru, KPK juga mengamankan 11 orang yang diduga terkait pemberian suap dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan. Dari jumlah itu, lima orang di antaranya merupakan aparatur sipil negara di lingkungan BPK.
Pemeriksaan audit ikut disorot
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, perkara ini berkaitan dengan temuan audit BPK atas sejumlah pengadaan barang di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu yang disebut dalam materi perkara adalah pengadaan Smart TV, yang diduga ikut masuk dalam rangkaian pengujian dan temuan audit.
Fakta itu membuat fokus perkara melebar dari lingkungan pemerintah daerah ke lingkungan lembaga pemeriksa negara. KPK menilai dugaan suap tidak berhenti pada satu titik, melainkan terkait upaya memengaruhi proses penanganan temuan pemeriksaan.
Dua perkara yang saling terhubung
KPK menegaskan ada dua perkara berbeda yang masih saling berkaitan. Satu perkara menyangkut suap dalam pengadaan barang, sedangkan perkara lain berhubungan dengan dugaan suap terkait temuan BPK di Pemkab Muara Enim.
Pemisahan itu penting karena menunjukkan bahwa penyidikan bergerak pada lebih dari satu peristiwa hukum. KPK menelusuri rangkaian dugaan korupsi yang disebut memiliki hubungan dengan pengadaan serta proses pemeriksaan lembaga negara.
Kelanjutan dari OTT sebelumnya
Kasus terbaru ini merupakan pengembangan dari OTT sebelumnya yang menjerat Edison dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Edison bersama sejumlah pihak lain sebagai tersangka dalam perkara pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim.
Budi menyampaikan bahwa tangkap tangan tersebut dilakukan setelah KPK mendalami dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim kepada pihak-pihak di BPK. Informasi itu menguatkan dugaan adanya hubungan antara hasil audit, proses pengadaan, dan upaya memengaruhi penanganan temuan pemeriksaan.
OTT terbaru ini juga tercatat sebagai operasi tangkap tangan ke-13 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Dalam periode yang sama, KPK menangani berbagai perkara korupsi lain, termasuk kasus pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak, dugaan korupsi restitusi pajak, pengurusan izin tinggal warga negara asing, serta sejumlah perkara yang melibatkan kepala daerah dan pejabat pengadilan.