Usulan perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda dinilai belum mendesak untuk dibahas saat ini. Eks Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013, Dede Yusuf, menyoroti bahwa perubahan itu berpotensi membuat budaya lain di provinsi tersebut seolah menjadi minoritas.
Dede menilai Jawa Barat tidak hanya dihuni warga Sunda, tetapi juga mencakup Betawi hingga Jawa. Karena itu, ia menilai konsep Tatar Sunda semestinya tetap egaliter, terlebih wilayah itu berdekatan dengan DKI Jakarta.
Proses hukum tetap menjadi penentu
Di kompleks parlemen, Jakarta, Dede menyampaikan bahwa secara historis usulan tersebut belum perlu didorong pada tahap sekarang. Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan bila Pemprov atau DPRD Jawa Barat ingin mengajukannya.
Menurut Dede, perubahan nomenklatur provinsi harus mengikuti tata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan akhir, kata dia, tetap berada di DPR RI karena perubahan nama provinsi, kabupaten, atau kota tidak bisa berhenti di tingkat daerah.
Dede juga menjelaskan bahwa revisi undang-undang yang mengatur perubahan semacam itu akan memuat nomenklatur sekaligus batas wilayah. DPRD boleh mengusulkan, tetapi usulan tersebut harus dibawa lagi ke DPR RI untuk diputuskan.
Aspirasi identitas Sunda tetap didorong
Di sisi lain, seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat disebut telah memberi lampu hijau untuk melanjutkan usulan ini ke tahap legislasi. Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menyebut dorongan itu muncul karena ada kekhawatiran identitas budaya Sunda mulai tergerus.
Rahmat menilai urgensi pembahasan terletak pada upaya menjaga jati diri suku Sunda. Ia bahkan menyebut identitas itu terancam punah, sehingga pembahasan nama provinsi dianggap penting untuk diteruskan.
Sejumlah pihak juga menilai usulan nama “Provinsi Sunda” berpotensi tidak merepresentasikan keberagaman identitas budaya di Jawa Barat. Namun Rahmat menegaskan bahwa tidak ada wilayah di Jawa Barat yang berada di luar cakupan Tatar Sunda.
Menurut Rahmat, seluruh daerah dalam Provinsi Jawa Barat saat ini merupakan wilayah Sunda. Pandangan itu menjadi salah satu dasar DPRD Jabar tetap mendorong aspirasi perubahan nama ke tahap berikutnya.