Defisit anggaran pemerintah melebar tajam pada awal 2026. Hingga 31 Maret 2026, nilainya tercatat Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Angka itu jauh lebih besar dibandingkan posisi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Saat itu, defisit masih Rp99,8 triliun atau 0,41 persen dari PDB, sehingga tekanan fiskal di awal tahun terlihat meningkat cukup jelas.
Belanja pusat jadi penggerak utama
Pelebaran defisit itu terjadi seiring lonjakan belanja negara yang mencapai Rp815 triliun pada kuartal I-2026. Kementerian Keuangan mencatat realisasi tersebut naik 31,4 persen dibandingkan Januari hingga Maret tahun lalu yang masih Rp620,3 triliun.
Motor utamanya datang dari belanja pemerintah pusat yang bergerak lebih cepat. Realisasinya mencapai Rp610,3 triliun, naik tajam dari Rp413,2 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Di dalam belanja pusat, pos Kementerian dan Lembaga tercatat Rp281,2 triliun. Nilai itu tumbuh 43,4 persen secara tahunan dan menunjukkan akselerasi pengeluaran yang kuat pada tiga bulan pertama tahun ini.
Belanja non-K/L juga mencatat kenaikan lebih cepat. Realisasinya mencapai Rp329,1 triliun, atau melonjak 51,5 persen dibandingkan kuartal pertama tahun lalu.
Transfer ke daerah sedikit turun
Berbeda dengan belanja pusat, penyaluran Transfer ke Daerah justru melemah tipis. Hingga 31 Maret 2026, realisasinya berada di level Rp204,8 triliun.
Jumlah itu lebih rendah dibandingkan Rp207,1 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Koreksi 1,1 persen ini membuat komposisi belanja negara di awal tahun lebih bertumpu pada pusat ketimbang daerah.
Kondisi tersebut memberi gambaran bahwa dorongan fiskal pada kuartal I-2026 lebih banyak datang dari pengeluaran pemerintah pusat. Sementara itu, kontribusi transfer ke daerah tidak bergerak sekuat belanja pusat.
Penerimaan masih tumbuh
Di sisi lain, pendapatan negara masih menunjukkan pertumbuhan. Hingga akhir Maret 2026, penerimaan tercatat Rp574,9 triliun.
Realisasi itu setara 18,2 persen dari target pendapatan APBN setahun penuh yang ditetapkan Rp3.153 triliun. Secara tahunan, pendapatan negara masih tumbuh 10,5 persen.
Kenaikan penerimaan ini memberi penopang bagi kas negara di tengah laju belanja yang lebih cepat. Namun, pertumbuhan pendapatan belum cukup menahan pelebaran defisit yang terjadi pada awal tahun.
Ruang fiskal tetap dijaga
Meski defisit membesar, pemerintah tetap memegang batas defisit tahunan di level 2,68 persen terhadap PDB. Batas itu menjadi rambu utama dalam pengelolaan fiskal sepanjang tahun berjalan.
Dengan belanja yang melonjak, transfer ke daerah yang sedikit turun, dan penerimaan yang masih tumbuh, awal 2026 menunjukkan pola fiskal yang agresif. Pada fase ini, belanja pusat tampil sebagai penggerak utama sementara tekanan pada neraca anggaran ikut terasa lebih kuat.