Sekitar 11.014 penerima PKH dan BPNT tercatat dicoret dari daftar resmi setelah proses verifikasi dan validasi terbaru. Kondisi itu membuat sebagian keluarga penerima manfaat tidak lagi menerima pencairan bantuan, meski sebelumnya masih terdaftar aktif dalam sistem.
Pencoretan tersebut terjadi karena pemerintah terus memperbarui data agar bantuan tetap tepat sasaran. Status penerima tidak bersifat permanen, sehingga keluarga yang kondisinya sudah membaik bisa keluar dari daftar, sementara warga lain yang dinilai lebih membutuhkan dapat masuk menggantikan.
Mengapa bantuan bisa berhenti cair
Salah satu alasan utama bantuan tidak lagi masuk adalah perubahan kondisi ekonomi keluarga penerima. Jika keluarga sudah naik ke kelompok menengah atau masuk desil 6 sampai 10, maka prioritas bantuan dapat dihentikan dari sistem.
Hasil verifikasi lapangan juga ikut menentukan kelayakan. Bantuan bisa terhenti bila petugas menemukan penghasilan yang meningkat, kepemilikan aset yang bertambah, atau data di lapangan yang tidak sesuai dengan catatan dalam sistem.
DTSEN jadi dasar penilaian penerima
Saat ini, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai acuan utama. Data ini terhubung dengan NIK dan Kartu Keluarga, sehingga pengecekan kelayakan penerima bisa dilakukan lebih rinci.
Melalui sistem tersebut, status lama sebagai penerima tidak otomatis membuat bantuan tetap cair. Pemeriksaan akan melihat apakah seseorang masih masuk kelompok prioritas atau sudah keluar dari kategori yang berhak menerima dukungan.
Sejumlah indikator bisa memicu pencoretan
Ada beberapa faktor yang disebut dapat membuat bansos terhenti. Di antaranya kepemilikan rumah atau tanah bersertifikat, pajak kendaraan yang masih aktif, serta tagihan listrik yang tinggi.
Status pekerjaan juga menjadi pertimbangan. ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, dan pegawai BUMD termasuk kelompok yang bisa membuat status penerima tidak lagi memenuhi syarat.
Selain itu, kondisi keuangan penerima ikut dinilai dari berbagai sisi. Cicilan kendaraan, pinjaman bank, pinjaman koperasi, penggunaan paylater, saldo tabungan tertentu, riwayat BI Checking, dan catatan kredit OJK juga masuk dalam pertimbangan.
Pemerintah juga menyoroti jenis kepesertaan BPJS. Penggunaan BPJS mandiri kelas 1 atau 2 disebut dapat memengaruhi kelayakan, begitu pula aktivitas keuangan yang dinilai tidak wajar, termasuk dugaan transaksi yang berkaitan dengan judi online.
Siapa yang masih masuk kategori layak
Dalam pembagian desil, masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 termasuk sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, desil 4 rentan miskin, dan desil 5 menengah bawah.
PKH umumnya menyasar warga dari desil 1 sampai 4. Sementara BPNT diberikan kepada masyarakat pada desil 1 sampai 5, sehingga keluarga yang sudah naik ke desil 6 hingga 10 dinilai tidak lagi memenuhi syarat.
Data administrasi juga memengaruhi pencairan
Selain kondisi ekonomi, kelengkapan data administratif tetap menjadi penentu. Bantuan bisa tertahan bila data tidak valid, alamat tidak ditemukan saat survei, atau penerima sudah meninggal dunia.
Pemerintah menegaskan bahwa bansos memang memiliki masa penerimaan terbatas, sekitar 5 tahun bagi setiap KPM. Karena itu, pembaruan data terus dilakukan agar PKH dan BPNT benar-benar diterima oleh warga yang masih masuk kategori membutuhkan.
