Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda memicu penolakan dari sejumlah anak muda di Bandung. Alasan yang paling sering muncul bukan soal identitas semata, melainkan kekhawatiran bahwa keputusan itu justru menambah beban urusan warga.
Fatur, 22 tahun, menilai tidak ada urgensi yang jelas di balik usulan tersebut. Ia khawatir proses pemutakhiran data kependudukan akan merepotkan masyarakat karena berpotensi membuat warga bolak-balik mengurus catatan sipil dan menghadapi antrean panjang.
Ia juga menyoroti kemungkinan layanan daring ikut terganggu jika perubahan dilakukan serempak. Menurutnya, sistem online pun bisa mengalami kendala ketika beban pengurusan terlalu besar.
Prioritas dinilai lebih mendesak
Sikap serupa datang dari Sabrina, 26 tahun, warga Cibaduyut, yang menolak gagasan pergantian nama provinsi. Ia menilai nama Jawa Barat sudah sangat melekat dan tidak perlu diubah.
Sabrina mengingatkan pemerintah agar berhati-hati sebelum mengambil keputusan yang menyangkut identitas daerah. Menurutnya, dampak pergantian nama harus dikaji serius karena bisa memengaruhi beberapa aspek.
Ia mengaku sudah mendengar isu itu sejak dua atau tiga tahun lalu dan melihatnya kembali mencuat. Dari sudut pandangnya, pembahasan seperti ini sebaiknya tidak menggeser prioritas lain yang lebih mendesak.
Bagi Sabrina, pemerintah justru lebih layak fokus pada pemekaran wilayah. Ia menyebut pembentukan Kabupaten Bandung Timur lebih pantas diprioritaskan karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya dinilai besar.
Penolakan terkait kondisi ekonomi
Nada penolakan yang lebih keras datang dari Gilang. Ia menilai pemerintah seharusnya menolak usulan tersebut karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih sulit.
Gilang beranggapan pemerintah lebih dulu perlu membahas isu yang jauh lebih penting. Ia menyebut keamanan warga dan tekanan ekonomi sebagai persoalan yang lebih mendesak, sampai banyak orang hanya berfokus pada upaya bertahan hidup.
| Nama | Sikap | Alasan Utama |
|---|---|---|
| Sabrina, 26 tahun | Menolak | Nama Jawa Barat sudah melekat; pemekaran wilayah dinilai lebih mendesak |
| Fatur, 22 tahun | Menolak | Tidak melihat urgensi; khawatir urusan administrasi dan layanan daring terganggu |
| Gilang | Menolak | Menilai kondisi ekonomi dan keamanan warga lebih penting dibahas |
| Jovan, 24 tahun | Mendukung | Melihat perubahan nama sebagai langkah promosi budaya Sunda |
Ada juga dukungan untuk promosi budaya
Di tengah penolakan itu, Jovan, 24 tahun, justru melihat sisi berbeda dari wacana tersebut. Sebagai warga asli, ia menilai perubahan nama bisa menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan budaya Sunda di mata dunia.
Jovan berpendapat pelestarian budaya bisa diperkuat melalui identitas daerah yang lebih menonjol. Meski begitu, ia tetap menyerahkan keputusan akhir kepada pemerintah.
Ia juga mengingatkan agar wacana itu dikaji secara komprehensif dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Menurutnya, keputusan yang diambil perlu memperhitungkan kemungkinan efek domino di daerah lain.
Perdebatan soal Provinsi Sunda memperlihatkan dua pandangan yang sama-sama kuat di kalangan Gen Z Bandung. Di satu sisi ada yang melihatnya sebagai simbol budaya, sementara di sisi lain banyak yang menilai pemerintah seharusnya lebih dulu menyelesaikan persoalan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari.