Bahlil Lahadalia menegaskan penolakannya terhadap gagasan penyamaan masa jabatan ketua umum partai politik. Ia menilai setiap partai memiliki aturan internal sendiri yang lahir dari keputusan organisasi, sehingga tidak tepat jika semua dipaksa memakai pola yang sama.
Pernyataan itu muncul saat Bahlil menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar pembatasan masa jabatan ketua umum partai dimasukkan ke dalam undang-undang. Ketua Umum Partai Golkar tersebut menyebut, forum tertinggi partai sudah menjadi ruang yang sah untuk menentukan arah dan aturan dasar kepemimpinan.
Kedaulatan partai dianggap tidak bisa diseragamkan
Bahlil menekankan bahwa anggaran dasar partai lahir dari mekanisme internal masing-masing organisasi. Karena itu, ia memandang tidak adil bila seluruh partai politik diminta mengikuti batas kepemimpinan yang sama.
“Jadi jangan dibuat seragam,” kata Bahlil saat ditemui di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Ia menempatkan kedaulatan partai sebagai prinsip utama yang harus dihormati dalam pembahasan soal masa jabatan ketua umum.
Menurut Bahlil, usulan pembatasan dua periode memang dapat dipandang sebagai aspirasi. Namun, aspirasi itu tidak boleh menyingkirkan hak setiap partai untuk mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme yang sudah disepakati di internal organisasi.
Golkar disebut punya tradisi demokratis sendiri
Dalam penjelasannya, Bahlil juga menyinggung praktik di Partai Golkar untuk menunjukkan bahwa setiap partai dapat berjalan dengan cara yang berbeda. Ia menyebut Golkar sebagai partai yang demokratis karena pergantian ketua umum kerap terjadi melalui musyawarah nasional.
“Kalau di Partai Golkar itu bukan dua periode, setiap Munas ada ketua umum baru,” ujarnya. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pergantian pimpinan, menurut Bahlil, tidak selalu bergantung pada angka periode jabatan.
Ia menilai mekanisme seperti itu menunjukkan bahwa forum internal partai tetap menjadi penentu utama. Dukungan dari peserta forum, bukan semata batas waktu jabatan, menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang memimpin partai.
Masih ada ruang untuk terus dipercaya memimpin
Bahlil juga membuka kemungkinan bahwa seorang ketua umum bisa tetap melanjutkan jabatan apabila memperoleh dukungan dari forum tertinggi partai. Baginya, proses itu merupakan bagian dari praktik politik internal yang berjalan secara demokratis.
“Kalau dua itu nasib. Tapi kalau ada prestasi mungkin bisa lebih dari itu juga,” katanya. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja dan pencapaian pemimpin partai juga dapat menjadi alasan untuk memberi mandat kembali.
Dengan pandangan itu, Bahlil tidak menutup ruang diskusi soal pembatasan masa jabatan. Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan apa pun harus tetap berangkat dari penghormatan terhadap keputusan internal partai masing-masing.
Sikap Bahlil sekaligus menegaskan posisi Golkar yang menolak penyeragaman aturan masa jabatan ketua umum partai politik. Bagi dia, musyawarah nasional atau kongres tetap menjadi ruang utama untuk memilih, menilai, dan memberi mandat kepada pemimpin partai sesuai kedaulatan organisasi.
Source: www.suara.com
