Pemerintah Provinsi Jawa Timur memilih jalur dialog untuk merespons harga telur ayam yang masih menekan peternak. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Tugas Pangan mempertemukan peternak ayam petelur dengan pedagang perantara agar penyebab harga rendah bisa dipetakan lebih jelas.
Menurut Emil, persoalan ini tidak cukup dilihat dari angka jual di pasar. Pemerintah perlu menelusuri rantai distribusi dan kondisi pasokan supaya solusi yang diambil tidak justru membuat peternak terus menanggung kerugian.
Harga pasar belum memberi ruang yang diharapkan peternak
Emil menegaskan pemerintah tidak bisa langsung memaksa pedagang membeli telur di harga Rp26.500 per kilogram. Saat ini, harga di pasar masih berada di kisaran Rp24.000-Rp25.000 per kilogram, sehingga pembahasan penyebab selisih itu menjadi langkah awal yang dinilai paling penting.
Karena itu, pertemuan antara peternak dan pedagang perantara dipandang perlu untuk meluruskan informasi yang beredar di lapangan. Disperindag juga diminta mendata pelaksanaan pertemuan di tiap wilayah agar proses mediasi bisa dipantau lebih rapi.
Oversupply mulai ditangani lewat kebijakan populasi
Di sisi pasokan, Emil menyebut kelebihan produksi atau oversupply sudah diakui dan mulai ditangani pemerintah. Salah satu langkah yang disebut ialah kebijakan afkir ayam petelur yang berusia 90 pekan.
Pemerintah juga membatasi populasi Grand Parent Stock atau GPS sebagai sumber bibit induk ayam. Langkah ini diharapkan membantu menyeimbangkan pasokan telur dan memperbaiki harga di tingkat peternak.
Jalur pembelian yang lebih pendek ikut menjadi perhatian
Emil turut menyoroti kesepakatan sebelumnya agar telur untuk program Makan Bergizi Gratis dibeli langsung dari peternak melalui asosiasi atau koperasi. Skema itu dinilai dapat memperpendek rantai distribusi dan memberi harga yang lebih baik kepada peternak.
Ia menyebut jika pembelian dilakukan langsung dari peternak melalui asosiasi atau koperasi, harga minimal yang diterima peternak berada di sekitar Rp24.000 per kilogram. Karena itu, pembenahan saluran pembelian ikut menjadi titik penting dalam pembahasan harga telur di Jawa Timur.
Peternak juga berharap kebijakan yang diterbitkan Badan Pangan Nasional benar-benar memberi dampak pada harga telur di tingkat produsen. Harapan itu muncul karena harga yang diterima saat ini belum sepenuhnya mencerminkan biaya dan kerja produksi yang mereka hadapi.
Dengan dorongan dialog, pengendalian populasi, dan pemendekan rantai distribusi, pemerintah daerah berharap tekanan harga telur bisa diredakan tanpa mengorbankan peternak. Mediasi yang terukur diharapkan memberi gambaran yang lebih utuh sebelum keputusan lanjutan diambil.