DPRD Jawa Barat menyiapkan uji publik di seluruh kabupaten dan kota untuk membahas usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Langkah itu diambil di tengah pro dan kontra yang muncul dari berbagai kelompok budaya di daerah ini.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menegaskan pembahasan tidak akan berjalan sepihak. Menurut dia, seluruh elemen masyarakat akan dilibatkan, termasuk pihak yang memiliki pandangan berbeda terhadap usulan tersebut.
Ruang dialog diperluas
Rahmat menyebut DPRD akan menyempurnakan naskah akademik terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap yang lebih luas. Setelah itu, uji publik direncanakan digelar di seluruh wilayah kabupaten dan kota agar masukan masyarakat dapat dihimpun secara langsung.
Ia juga membuka kemungkinan pelaksanaan survei bersama 120 anggota DPRD untuk memperkuat pembahasan. Bagi DPRD, partisipasi publik menjadi syarat penting agar usulan perubahan nama provinsi memiliki dasar akademik dan aspirasi yang kuat.
Penolakan datang dari sejumlah wilayah
Sejumlah kelompok budaya disebut keberatan dengan wacana tersebut, terutama dari wilayah Pantura seperti Cirebon dan Indramayu. Mereka menilai nama Provinsi Sunda belum tentu mewakili keberagaman identitas budaya yang hidup di Jawa Barat.
Di sisi lain, Rahmat menolak anggapan bahwa ada wilayah di Jawa Barat yang berada di luar cakupan Tatar Sunda. Ia menegaskan bahwa seluruh wilayah dalam Provinsi Jawa Barat saat ini adalah wilayah Sunda.
Proses pembahasan masih panjang
Setelah rapat kerja Komisi I bersama tim pengusul beberapa waktu lalu, DPRD kini menyusun skema pembahasan yang akan menjadi dasar pertimbangan pimpinan DPRD. Tahapan itu masih terus berlanjut dan belum masuk keputusan akhir.
Rahmat mengatakan Komisi I DPRD Jabar akan kembali mendalami usulan tersebut pada hari Selasa besok. Hasil pendalaman itu akan dipakai untuk menyusun skema proses sebelum masuk ke pertimbangan pimpinan DPRD.
| Pokok Pembahasan | Keterangan | Pihak Terkait |
|---|---|---|
| Usulan nama provinsi | Perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda | DPRD Jawa Barat, tim pengusul |
| Tahap pembahasan | Penyempurnaan naskah akademik dan uji publik di seluruh kabupaten/kota | Komisi I DPRD Jawa Barat |
| Respons masyarakat | Ada penolakan dari sejumlah kelompok budaya, khususnya di Pantura | Cirebon, Indramayu, kelompok budaya |
Pembahasan nama provinsi itu masih berada pada tahap awal yang menuntut konsultasi luas. Karena menyangkut identitas budaya dan wilayah administratif, DPRD Jabar menempatkan masukan publik sebagai bagian utama sebelum skema dibawa lebih jauh ke pimpinan dewan.