Kepastian insentif kendaraan listrik di tingkat provinsi menjadi perhatian utama Asosiasi Ekosistem Kendaraan Listrik atau AEML. Asosiasi ini meyakini 38 provinsi di Indonesia tidak akan mencabut keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan listrik.
Keyakinan tersebut muncul karena insentif daerah dinilai masih menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Bagi AEML, kebijakan yang konsisten di level provinsi bisa memberi sinyal bahwa Indonesia serius membangun ekosistem kendaraan listrik secara jangka panjang.
Insentif daerah dinilai memengaruhi minat investasi
Sekretaris Jenderal AEML, Rian Ernest, menilai kerangka insentif yang jelas tidak hanya mendorong masyarakat lebih tertarik membeli kendaraan listrik. Kebijakan semacam ini juga dianggap membantu daerah menjaga kualitas udara sekaligus memperkuat ekonomi lokal saat menghadapi gejolak harga energi dunia.
AEML melihat kepastian fiskal di daerah sebagai pintu masuk bagi investasi yang lebih luas. Jika aturan pajak berjalan stabil, pelaku usaha dinilai lebih mudah menempatkan modal pada pabrik, jaringan pengisian daya, dan layanan pendukung lain yang dibutuhkan industri kendaraan listrik.
Asosiasi itu sendiri berisi produsen kendaraan listrik, penyedia baterai, penyelenggara infrastruktur baterai, perusahaan transportasi, dan lembaga keuangan. Dengan susunan anggota seperti itu, AEML memandang ekosistem kendaraan listrik tidak hanya bergantung pada penjualan unit kendaraan, tetapi juga pada ekosistem bisnis yang mengikutinya.
Kewenangan pajak kini ada di tangan provinsi
Situasi di daerah menjadi lebih penting setelah penentuan besar PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik sepenuhnya berada di tangan pemerintah provinsi. Perubahan ini muncul setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 diundangkan pada 1 April 2026.
Aturan tersebut juga menempatkan kendaraan listrik sebagai objek PKB dan BBNKB, berbeda dari posisi sebelumnya. Dampaknya, biaya kepemilikan kendaraan listrik disebut menjadi lebih murah dibanding kendaraan berbahan bakar minyak.
Setelah itu, Kemendagri menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/3764/SJ pada 22 April 2026. Isinya meminta pemerintah provinsi memberi keringanan, baik pembebasan maupun diskon tarif PKB dan BBNKB.
Yang lebih penting bagi industri adalah kepastian
AEML memahami pemerintah daerah tetap perlu menjaga postur Pendapatan Asli Daerah saat merancang insentif fiskal. Namun, asosiasi itu menilai kepastian aturan jauh lebih penting daripada jeda kebijakan yang bisa membuat pasar ragu.
Pengalaman di sejumlah pasar kendaraan listrik yang lebih matang di ASEAN dijadikan acuan oleh AEML. Dalam pandangan asosiasi, kontribusi pajak dari ekosistem kendaraan listrik bisa melampaui potensi pajak kepemilikan kendaraan konvensional pada tahun ke-3 hingga ke-5 setelah insentif berjalan.
Pajak ekosistem yang dimaksud berasal dari stasiun pengisian, bengkel spesialis, suku cadang, layanan pembiayaan, hingga industri hilir baterai. Karena itu, penghentian insentif meski hanya sementara dinilai dapat menimbulkan sinyal ketidakpastian bagi investor yang sedang menyusun rencana jangka panjang.
Rian Ernest menegaskan bahwa industri membutuhkan kepastian aturan agar investasi bisa dirancang secara berkelanjutan di Indonesia. AEML juga berharap seluruh 38 provinsi tetap menjaga keringanan tanpa jeda agar momentum ekspansi tidak tertahan.
Dampaknya bagi industri nasional
Jika kebijakan daerah berjalan stabil, AEML melihat peluang penguatan industri dalam negeri akan terbuka lebih lebar. Produsen disebut dapat lebih leluasa menambah investasi produksi dan memperluas rantai pasok lokal yang berkaitan dengan kendaraan listrik maupun baterai.
Arah ini dinilai bisa membantu Indonesia memperkuat posisinya sebagai basis kendaraan listrik dan baterai di kawasan ASEAN. Dukungan fiskal di tingkat provinsi juga dianggap penting agar elektrifikasi kendaraan tidak hanya bergantung pada insentif pusat.
Dengan demikian, keputusan para gubernur dalam mempertahankan insentif PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik akan ikut menentukan laju investasi dan arah pembentukan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Perhatian kini tertuju pada apakah kebijakan daerah tersebut tetap bergerak sejalan dengan kebutuhan industri yang masih terus berkembang.