Jawa Barat menargetkan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 10 juta pekerja informal dan pekerja rentan. Pemerintah provinsi menempatkan langkah ini sebagai salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja non-formal penting untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga saat menghadapi krisis. Sasaran utamanya adalah warga yang tidak berada dalam kelompok TNI, polisi, ASN, karyawan BUMN, maupun pekerja perusahaan yang belum terlindungi asuransi ketenagakerjaan.
Dimulai bertahap sesuai kemampuan fiskal
Untuk mengejar target besar itu, Pemprov Jabar akan menambah alokasi anggaran jaminan sosial secara bertahap sesuai kapasitas fiskal daerah. Skema perluasan juga akan mengandalkan sinergi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, hingga pemerintah desa.
Dedi memberi gambaran bahwa perluasan kepesertaan tidak akan dikejar sekaligus. Tahap awal disebut akan dimulai dari 1 juta peserta, lalu meningkat menjadi 2 juta atau 3 juta sebelum bergerak ke arah target 10 juta orang.
Manfaat yang sudah terasa di lapangan
Komitmen itu mengemuka dalam kegiatan Apresiasi Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan di kompleks Gedung Pakuan, Bandung. Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemprov Jabar menyalurkan total manfaat senilai Rp49,3 miliar kepada 1.515 peserta.
Dedi menyoroti contoh konkret yang menunjukkan manfaat perlindungan itu bagi warga. Seorang pekerja bangunan yang meninggal dunia disebut meninggalkan keluarga dengan santunan Rp42 juta setelah biaya perawatan ditanggung penuh oleh sistem jaminan.
Ia juga menyebut kasus warga yang selamat setelah tertabrak truk kontainer. Biaya rumah sakit warga itu mencapai Rp442 juta dan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan, lalu peserta juga menerima Rp1 juta per bulan setelah keluar dari rumah sakit karena tidak bisa bekerja.
UCJ Jawa Barat dinilai layak jadi contoh
Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Harjono Siswanto, mengapresiasi akselerasi Universal Coverage Jamsostek di Jawa Barat. Ia menilai capaian Jawa Barat layak dijadikan percontohan nasional.
BPJS Ketenagakerjaan juga menyiapkan penguatan kolaborasi di daerah melalui berbagai skema, termasuk subsidi pembiayaan dari pemerintah daerah. Lembaga itu menilai kerja sama lintas level pemerintahan penting agar perlindungan dapat menjangkau kelompok pekerja yang paling rentan.