Jawa Tengah kini menempati posisi penting dalam peta ekonomi nasional karena jumlah usahanya pada 2026 hampir mencapai 5 juta unit. Angka itu setara dengan 25,76 persen dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan 15,25 persen dari total usaha di Indonesia.
Besarnya skala usaha itu membuat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di provinsi ini dipandang krusial. Data yang terkumpul diharapkan mampu memberi gambaran yang lebih akurat tentang sebaran usaha, kekuatan ekonomi daerah, dan kebutuhan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Dukungan daerah menjadi penentu
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa kualitas data menjadi fondasi utama bagi kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Ia menilai komitmen pemerintah daerah sangat penting agar pendataan ekonomi dapat menghasilkan informasi yang benar-benar dibutuhkan.
Dalam pencanangan di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Sonny juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama kepada Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn.) Ahmad Luthfi. Menurutnya, dukungan daerah menunjukkan bahwa arah pembangunan tidak bisa dilepaskan dari data yang kuat.
Ribuan petugas disiapkan untuk pekerjaan lapangan
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah digelar pada Kamis (18/6/2026) dan dihadiri jajaran pemerintah daerah se-Jawa Tengah. Acara itu juga diikuti oleh 1.000 petugas SE2026 yang akan menjadi garda terdepan dalam pendataan di lapangan.
BPS menempatkan tahap lapangan sebagai penentu utama kualitas hasil sensus. Dari proses itulah angka-angka ekonomi yang dikumpulkan diharapkan mampu menggambarkan kondisi usaha secara lebih cermat di seluruh Jawa Tengah.
Ekonomi Jawa Tengah tumbuh konsisten
Sonny menjelaskan bahwa Jawa Tengah termasuk salah satu kekuatan ekonomi nasional dengan fondasi usaha yang kuat. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini tercatat konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan I-2025 hingga triwulan I-2026.
Provinsi ini juga disebut sebagai salah satu primadona investasi dari luar negeri. Dengan modal ekonomi seperti itu, hasil Sensus Ekonomi 2026 dipandang akan menjadi bahan penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan lebih relevan bagi daerah.
Acara pencanangan tersebut berlangsung di hadapan Gubernur Jawa Tengah, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, serta Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Seluruh rangkaian itu menegaskan bahwa jutaan harapan untuk pembangunan yang lebih akurat kini bertumpu pada data yang akan dihimpun di lapangan.