Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran belanja Rp49,8 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Dana itu disiapkan untuk menjaga tata kelola fiskal negara sekaligus mendukung sejumlah agenda pembangunan strategis.
Usulan tersebut dipaparkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta. Pembahasan mencakup Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Keuangan.
Fokus belanja masih didominasi pelayanan umum
Struktur anggaran Kemenkeu tetap didominasi fungsi pelayanan umum dengan porsi Rp45,52 triliun dari total usulan. Fungsi pendidikan mendapat alokasi Rp3,99 triliun, sedangkan fungsi ekonomi tercatat sebesar Rp284,71 miliar.
Purbaya menyebut pagu indikatif itu dibutuhkan untuk menjalankan seluruh program yang telah disiapkan kementerian. Ia juga menegaskan bahwa nilai usulan tersebut sejalan dengan arah efisiensi anggaran nasional.
Menurut Purbaya, tren pagu yang diajukan sama dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah dikurangi efisiensi. Ia menilai langkah itu menunjukkan penajaman belanja sesuai kebijakan nasional.
Lima program utama yang dibiayai
Anggaran Rp49,8 triliun tersebut akan dibagi ke dalam lima program kerja utama. Fokus pertama diarahkan pada perumusan kebijakan fiskal untuk sektor keuangan dan roda ekonomi makro nasional.
Program berikutnya mencakup optimalisasi pengelolaan penerimaan dan belanja negara agar lebih tepat sasaran. Kementerian Keuangan juga menempatkan manajemen kas perbendaharaan, penataan kekayaan negara, mitigasi risiko, dan dukungan manajemen internal sebagai prioritas.
| Pos Anggaran | Nilai |
|---|---|
| Total usulan anggaran Kemenkeu 2027 | Rp49,8 triliun |
| Fungsi pelayanan umum | Rp45,52 triliun |
| Fungsi pendidikan | Rp3,99 triliun |
| Fungsi ekonomi | Rp284,71 miliar |
Dukungan untuk agenda prioritas nasional
Dalam pemaparannya, Purbaya menempatkan anggaran ini sebagai instrumen penting untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Salah satu target yang ikut disokong adalah pembangunan 514 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah.
Pemerintah juga ingin memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Selain itu, anggaran ini disiapkan untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis, pendirian tiga juta rumah, dan kebijakan mandatori biodiesel B50.
Purbaya mengatakan alokasi itu diperlukan untuk mendukung tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat layanan publik. Ia juga menyebutnya sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Usulan anggaran tersebut kini masuk dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR. Hasil pembahasan akan menentukan ruang fiskal Kemenkeu dalam menjalankan program-program prioritas itu.
