Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kini mendapat mandat yang jauh lebih luas. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, koperasi ini ditetapkan sebagai penyalur bantuan sosial dan barang subsidi, sekaligus penjamin hasil panen petani untuk gabah, beras, dan jagung.
Skema baru itu menempatkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari infrastruktur layanan pemerintah di tingkat lokal. Pemerintah ingin distribusi bantuan lebih dekat ke warga, sementara petani memperoleh penopang saat harga panen turun di bawah ketentuan yang sudah ditetapkan.
Jalur Bantuan Dipusatkan di Koperasi Desa
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial dan barang subsidi. Ia menyampaikan hal itu dalam jumpa pers usai rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, dan menyebut keputusan tersebut sudah disetujui dalam rapat bersama Presiden Prabowo.
Zulhas menegaskan bahwa semua bantuan dan barang subsidi akan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Ia menyebut koperasi itu bukan lagi sekadar lembaga ekonomi lokal, melainkan jalur distribusi yang langsung terhubung ke masyarakat desa dan kelurahan.
Penyangga Harga Saat Panen Turun
Selain menjadi penyalur bantuan, KDKMP juga berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil panen. Zulkifli Hasan mengatakan koperasi bisa membeli gabah, jagung, dan komoditas lain jika harga di pasar jatuh di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah.
Menurut dia, langkah ini memberi perlindungan bagi petani ketika harga melemah. Fokus utama skema tersebut mencakup gabah, beras, dan jagung yang disebut langsung dalam keputusan rapat terbatas.
Zulhas menjelaskan bahwa koperasi akan bertindak sebagai pembeli dari produk pertanian yang harganya telah ditetapkan pemerintah. Dengan begitu, hasil panen petani tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi pasar saat tekanan harga terjadi.
| Peran KDKMP | Fungsi Utama | Keterangan |
|---|---|---|
| Penyalur bantuan | Bansos dan barang subsidi | Seluruh penyaluran melalui Koperasi Desa Merah Putih |
| Offtaker hasil panen | Gabah, beras, jagung | Bekerja saat harga turun di bawah ketentuan pemerintah |
| Kolaborator desa | Bersama BUMDes | Disesuaikan dengan potensi tiap desa |
BUMDes Tetap Dilibatkan
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa fungsi offtaker di desa akan dikolaborasikan dengan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Ia menekankan bahwa KDKMP tidak menggantikan BUMDes, melainkan bekerja bersama agar potensi desa bisa lebih maksimal.
Yandri menyebut Indonesia memiliki 75.266 desa dengan potensi yang berbeda-beda. Karena itu, kerja sama antara KDKMP dan BUMDes akan menyesuaikan karakter masing-masing desa agar produk lokal bisa memberi manfaat bagi warga.
Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa Kopdes akan bekerja sama dengan BUMDes untuk memastikan produk desa sesuai potensinya dan tetap memberi manfaat bagi penduduk desa.
Pendapatan Desa Ikut Disiapkan
Yandri juga menyampaikan bahwa Dana Desa menjadi salah satu sumber yang dipakai untuk memperkuat koperasi tersebut. Ia menambahkan, 20 persen keuntungan Kopdes akan menjadi pendapatan asli desa, sedangkan 80 persen sisanya akan kembali ke rakyat di desa.
Dengan skema itu, pemerintah desa disebut memiliki kepentingan langsung agar koperasi berjalan sukses. Peran baru ini membuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai jalur distribusi bantuan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi desa yang terhubung dengan produksi pangan dan pendapatan lokal.
Rapat terbatas yang membahas KDKMP dan program Makan Bergizi Gratis itu di Istana Kepresidenan juga dihadiri sejumlah menteri dan pejabat. Selain Zulhas, Yandri, dan Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, hadir pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pejabat lain yang ikut hadir antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Turut hadir pula Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Dengan keputusan itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diproyeksikan memegang dua fungsi utama sekaligus: menyalurkan bantuan pemerintah dan menjaga harga hasil panen petani. Pemerintah menempatkan koperasi desa tersebut sebagai bagian dari infrastruktur penting yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga dan produksi pangan di desa.
