Program Insersi Pendidikan Perkoperasian akan menyasar lebih dari 6,3 juta peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan tanpa menambah beban kurikulum. Materi koperasi akan disisipkan ke pelajaran yang sudah ada, sehingga sekolah tidak perlu membuka mata pelajaran baru.
Pola ini menjadi langkah besar dalam upaya menanamkan pemahaman koperasi sejak dini. Pemerintah melihat cara tersebut sebagai jalan untuk membangun sumber daya manusia koperasi yang lebih siap menghadapi kebutuhan ekonomi ke depan.
Jawa Tengah dipilih sebagai daerah pelopor untuk menjalankan model pendidikan koperasi ini. Provinsi tersebut dinilai punya nilai historis kuat karena koperasi pertama kali berdiri di Banyumas.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai posisi itu membuat Jawa Tengah layak dijadikan contoh nasional. Melalui program yang diluncurkan di Semarang, pemerintah ingin menjadikan daerah ini sebagai model pengembangan pendidikan perkoperasian yang sistematis dan berkelanjutan di sekolah.
Pendidikan koperasi disiapkan sejak bangku sekolah
Ferry menegaskan pendidikan koperasi tidak diarahkan sebagai mata pelajaran baru. Materi koperasi akan masuk ke dalam pembelajaran yang sudah berjalan agar lebih mudah diterapkan di sekolah.
Ia juga berharap kurikulum koperasi dapat diajarkan secara utuh di pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dengan begitu, pemahaman tentang koperasi tidak berhenti pada pengenalan dasar, tetapi berkembang menjadi bekal yang lebih lengkap bagi peserta didik.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut pendekatan tersebut. Menurut dia, integrasi ini membuat pendidikan koperasi bisa masuk ke sekolah tanpa harus menambah mata pelajaran baru.
Dorongan membentuk arah ekonomi kerakyatan
Dalam sambutannya, Ferry menekankan pentingnya menggeser arah sistem ekonomi nasional yang menurut dia masih lebih condong ke kapitalisme. Ia menilai koperasi harus menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi.
Di titik itu, pendidikan dipandang sebagai alat penting untuk membentuk cara pandang generasi muda. Ferry menilai pemahaman yang benar tentang koperasi sejak dini akan membantu mendorong arah ekonomi Pancasila secara lebih kuat.
Ahmad Luthfi juga melihat program ini sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi muda Jawa Tengah untuk membangun kesejahteraan bersama melalui koperasi. Ia menyebutnya sebagai penanaman benih peradaban ekonomi masa depan.
RUU Perkoperasian ikut menjadi perhatian
Selain pendidikan, Ferry turut menyoroti Undang-Undang Perkoperasian yang masih merujuk pada UU No 25 Tahun 1992. Menurut dia, aturan tersebut perlu diperbarui agar iklim koperasi lebih berdaya saing dan sesuai dengan kondisi terkini.
Karena itu, Kementerian Koperasi bersama para pemangku kepentingan berkomitmen mengawal pembahasan RUU Perkoperasian di DPR. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari penguatan fondasi hukum koperasi di tengah perubahan ekonomi.
Kolaborasi dilakukan bertahap di Jawa Tengah
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Eddy S Bramiyanto mengatakan penyusunan program dilakukan secara bertahap dan kolaboratif sejak Triwulan IV Tahun 2025. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan terus dijaga agar pelaksanaan program berjalan efektif.
Eddy menegaskan sinergi itu diharapkan membuat Jawa Tengah benar-benar menjadi pelopor pendidikan perkoperasian yang terintegrasi dalam pembelajaran. Tujuannya adalah membentuk generasi yang berkarakter gotong royong, berjiwa kewirausahaan, dan memahami ekonomi kerakyatan.
Source: wartaekonomi.co.id
