Lulusan universitas kini menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Timur. Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT mereka mencapai 6,04 persen pada Februari 2026, naik dari 5,60 persen pada Februari 2025.
Perubahan itu menempatkan sarjana di posisi paling rentan dalam komposisi pengangguran di provinsi tersebut. Sementara itu, lulusan SMK justru tidak lagi berada di urutan teratas setelah TPT mereka turun menjadi 5,73 persen dari 5,87 persen pada periode yang sama.
Di sisi total, kondisi ketenagakerjaan Jawa Timur justru menunjukkan perbaikan. TPT Jawa Timur turun menjadi 3,55 persen pada Februari 2026, lebih rendah dibanding Februari 2025 yang sebesar 3,61 persen.
Angka itu juga berada di bawah rata-rata nasional yang tercatat 4,68 persen. Capaian tersebut memberi gambaran bahwa pasar kerja di Jawa Timur masih bergerak, meski tekanan terhadap lulusan perguruan tinggi tetap terlihat jelas.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai penurunan pengangguran tersebut sebagai tanda positif bagi pemulihan ekonomi daerah. Ia menyebut aktivitas ekonomi yang membaik ikut membantu penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.
“Alhamdulillah, pengangguran di Jawa Timur semakin terkendali. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus bergerak positif dan mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas,” ujar Khofifah di Surabaya, Sabtu, 23 Mei 2026.
Data lain juga memperlihatkan penguatan partisipasi kerja di provinsi ini. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK Jawa Timur naik menjadi 74,78 persen, atau bertambah 0,53 persen poin dibanding Februari 2025.
Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur tercatat 25,14 juta orang. Dari jumlah itu, penduduk bekerja mencapai 24,25 juta orang dan bertambah sekitar 388 ribu orang dibanding tahun lalu.
Kenaikan jumlah penduduk bekerja memperlihatkan bahwa penyerapan tenaga kerja masih berjalan. Namun, sorotan kini tidak hanya tertuju pada pembukaan lapangan kerja, melainkan juga pada kecocokan keterampilan dengan kebutuhan industri.
Di jalur pendidikan vokasi, pemerintah provinsi mendorong SMK dan lembaga kursus pelatihan atau LKP untuk menembus pasar kerja luar negeri. Pada 2026, sebanyak 4.920 peserta dari 112 SMK dan LKP mengikuti program magang serta peluang kerja luar negeri.
Dari jumlah itu, 1.617 peserta lolos seleksi dan memperoleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Khofifah menyebut capaian tersebut sebagai bukti bahwa lulusan SMK dan LKP Jawa Timur semakin kompetitif dan mendapat kepercayaan di pasar kerja internasional.
Di tengah tren itu, tingginya TPT lulusan universitas tetap menjadi pekerjaan rumah penting. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pendidikan vokasi dan hubungan antara dunia pendidikan dengan dunia industri masih perlu terus diperkuat agar penyerapan tenaga kerja berjalan lebih seimbang.
Source: memorandum.disway.id