Kementerian Pekerjaan Umum menghadapi kebutuhan anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan pagu indikatif 2027 yang sudah ditetapkan. Total dana yang diajukan mencapai Rp 219,81 triliun, sementara alokasi awal baru sebesar Rp 98,47 triliun.
Selisihnya sekitar Rp 121,34 triliun, sehingga masih ada ruang pendanaan yang belum tertampung dalam rancangan APBN. Kesenjangan ini membuat strategi pembiayaan menjadi bagian penting dari penyusunan program kerja kementerian untuk tahun anggaran tersebut.
Prioritas proyek tetap disusun
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa keterbatasan pagu tidak otomatis menghentikan agenda kerja yang telah dipetakan. Menurut dia, proyek-proyek prioritas untuk 2027 sudah ditentukan sehingga pelaksanaan tetap bisa diarahkan sesuai kebutuhan paling mendesak.
Dody menilai yang terpenting adalah memastikan setiap dana yang tersedia masuk ke program yang paling diperlukan. Dengan cara itu, kegiatan inti kementerian tetap dapat berjalan meski belum seluruh kebutuhan anggaran terpenuhi.
Ia juga menyinggung adanya peluang tambahan dana di tengah jalan. Selama ini, Kementerian PU kerap memperoleh alokasi ekstra ketika pemerintah pusat memberikan penugasan baru.
KPBU dan swasta disiapkan untuk menutup celah
Untuk menutup kekurangan pendanaan, Kementerian PU menyiapkan skema di luar anggaran negara. Salah satu opsi yang diperkuat adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.
Selain itu, kementerian ingin memperbesar keterlibatan swasta dalam pendanaan maupun pelaksanaan proyek. Dody menyebut pendekatan itu akan diarahkan ke sejumlah pekerjaan, termasuk proyek jalan di perbatasan yang menggunakan skema pinjaman.
Langkah tersebut dipandang penting agar operasional harian tidak terganggu secara berarti. Dengan kombinasi anggaran yang ada, tambahan dana, dan kemitraan, kementerian menilai pelaksanaan program masih bisa dijaga agar tetap normal.
Pengalaman 2026 jadi acuan
Dody memberi contoh pengalaman pada 2026 ketika kementerian juga menerima tambahan dana untuk mendesain kebutuhan baru. Ia menyebut sebagian kekurangan anggaran saat ini terkait kebutuhan penanganan bencana yang nilainya cukup besar.
Karena itu, ia meminta agar proses penyusunan anggaran tetap berjalan seperti biasa. Menurut dia, waktu menuju 2027 masih panjang sehingga kebutuhan pendanaan masih bisa ditata bertahap sebelum pelaksanaan dimulai.
Kebutuhan Rp 219,81 triliun memperlihatkan besarnya beban kerja yang harus ditopang Kementerian PU dalam dua tahun ke depan. Sementara itu, pagu indikatif Rp 98,47 triliun menunjukkan bahwa jarak antara kebutuhan program dan alokasi awal masih cukup lebar.
Di tengah kondisi tersebut, kementerian bertumpu pada penentuan prioritas, potensi tambahan dana, dan dukungan swasta agar target infrastruktur tetap bergerak. Strategi itu menjadi cara utama untuk menjaga kelanjutan pembangunan tanpa menunggu seluruh kebutuhan dana terpenuhi sekaligus.
