Rancangan amendemen konstitusi di Zimbabwe tengah mendorong perubahan besar yang dapat membuat pemilu presiden mundur dua tahun dan mempertahankan Emmerson Mnangagwa di kursi presiden sampai 2030. Usulan itu juga akan mengalihkan penentuan presiden dari pemilihan langsung rakyat ke pilihan para legislator, sehingga memicu sorotan tajam terhadap arah demokrasi elektoral di negara tersebut.
Langkah tersebut diajukan oleh Menteri Kehakiman Ziyambi Ziyambi dan kini menjadi salah satu manuver politik paling penting yang dihadapi Zimbabwe. Jika disahkan, masa jabatan presiden, anggota parlemen, anggota dewan, dan wali kota akan berubah dari lima tahun menjadi tujuh tahun.
Dorongan untuk mempercepat proses ini juga terlihat jelas di parlemen. Ziyambi mengatakan pekan lalu bahwa ia ingin pembahasan rampung dan rancangan itu disahkan pada akhir Juni, sebelum akhirnya ditandatangani Mnangagwa menjadi undang-undang.
Bagi Mnangagwa, perubahan ini akan memperpanjang masa kepemimpinannya melewati jadwal pemilu yang semestinya digelar pada 2028. Presiden berusia 83 tahun itu akan tetap memimpin hingga 2030 bila amendemen berjalan sesuai rencana.
Namun, jalan menuju pengesahan tidak sepenuhnya mulus. Penentang menilai perubahan sebesar ini seharusnya dibawa ke referendum, bukan cukup lewat persetujuan parlemen.
Di sisi lain, para pendukung usulan itu berpendapat parlemen masih memiliki dasar untuk mengesahkannya. Mereka menekankan bahwa batas dua periode tetap ada, hanya saja durasi tiap periode diperpanjang menjadi tujuh tahun.
Perdebatan tersebut membuat rancangan amendemen masuk ke wilayah hukum yang sensitif. Mahkamah Konstitusi Zimbabwe belum memutus sejumlah tantangan hukum yang telah diajukan terhadap usulan itu.
Situasi politik di parlemen sendiri tampak memberi ruang bagi pemerintah. ZANU-PF, partai berkuasa, memegang mayoritas kursi dan juga memiliki hubungan hangat dengan salah satu faksi oposisi yang terpecah.
Kombinasi itu membuat peluang persetujuan legislatif terlihat terbuka, meski tekanan publik tetap besar. Perubahan ini menyentuh inti aturan main pemilu dan akan terus memancing perdebatan soal legitimasi serta masa depan kekuasaan di Harare.
Mnangagwa memimpin Zimbabwe sejak 2017 setelah penggulingan Robert Mugabe yang didukung militer. Mugabe, mentor lama Mnangagwa yang memerintah sangat lama, meninggal dunia pada 2019.
Latar sejarah itu membuat setiap wacana perpanjangan masa jabatan dibaca lebih luas dari sekadar penyesuaian kalender politik. Bagi banyak pengamat, yang dipertaruhkan adalah arah transisi politik Zimbabwe dalam beberapa tahun ke depan.