Fluktuasi harga sembako di Jawa Timur kini paling cepat terasa di pasar tradisional. Perubahan harga bawang merah, cabai rawit, beras, dan minyak goreng membuat tekanan inflasi tidak lagi sekadar terlihat di angka resmi, tetapi langsung menyentuh belanja harian warga.
Kondisi itu ikut mendorong Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta bupati dan wali kota lebih proaktif turun ke pasar. Langkah ini menegaskan bahwa pengendalian harga tidak bisa hanya dibicarakan dalam rapat, karena pergerakan sesungguhnya terjadi di lapak pedagang.
Harga bergerak tidak seragam antardaerah
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah komoditas pangan di Jawa Timur tercatat naik cukup tajam di beberapa pasar. Di Kota Malang, bawang merah disebut menembus kisaran Rp55 ribu hingga Rp60 ribu per kilogram, sementara cabai rawit bisa mencapai Rp100 ribu lebih.
Namun, harga itu tidak sama di setiap wilayah. Perbedaan antarpasar menunjukkan bahwa distribusi pangan belum sepenuhnya stabil dan merata, sehingga tekanan harga muncul dengan pola yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain.
Pasar tradisional menjadi tempat paling cepat untuk membaca perubahan tersebut. Saat pasokan terganggu atau distribusi tersendat, harga di lapangan biasanya bergerak lebih dulu dibanding angka statistik resmi.
Posisi produsen belum otomatis membuat harga aman
Jawa Timur punya peran penting dalam produksi beras, telur, dan hortikultura di tingkat nasional. Karena itu, provinsi ini juga kerap dianggap sebagai penyangga inflasi nasional.
Meski begitu, status sebagai daerah produsen tidak otomatis membuat harga tetap stabil. Persoalan harga tidak hanya berasal dari produksi, tetapi juga dari tata niaga, distribusi, dan koordinasi antardaerah yang masih perlu disinkronkan.
Di titik ini, peran kepala daerah menjadi penting. Kebijakan ekonomi daerah tidak cukup bertumpu pada data di atas kertas, karena sinyal paling cepat justru sering datang dari kondisi pasar.
Operasi pasar membantu, tetapi sifatnya sementara
Pemerintah daerah di Jawa Timur beberapa kali merespons tekanan harga dengan operasi pasar dan pasar murah, terutama menjelang hari besar keagamaan termasuk Idul Adha. Langkah itu membantu menahan lonjakan harga dalam jangka pendek.
Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP juga dijual dengan harga lebih rendah dibanding harga pasar umum. Kehadirannya menjadi penyangga daya beli masyarakat ketika harga mulai menekan.
Tetapi, intervensi semacam itu belum menyentuh akar persoalan. Pasar murah bisa meredam gejolak sementara, sementara biaya produksi dan rantai distribusi tetap menjadi tantangan utama.
Koordinasi lintas daerah jadi penentu
Perbedaan harga antardaerah memperlihatkan pentingnya kerja sama antardaerah atau KAD. Tanpa konektivitas distribusi yang baik, stok yang ada tidak selalu bergerak ke tempat yang membutuhkan.
Bulog dan pelaku distribusi pangan juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan. Stok beras yang mencukupi tetap tidak menjamin harga stabil jika jalur distribusinya tidak efisien.
Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi pembeda antara kebijakan yang benar-benar sampai ke pasar dan kebijakan yang hanya berhenti di laporan. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dibutuhkan agar respons terhadap lonjakan harga bisa lebih cepat dan lebih tepat.
Daya beli warga tetap jadi ukuran utama
Pada akhirnya, daya beli masyarakat tetap menjadi ukuran paling nyata dari pengendalian harga sembako. Saat harga pangan tidak stabil, tekanan paling cepat dirasakan rumah tangga berpendapatan rendah.
Kehadiran kepala daerah di pasar bukan sekadar simbol kehadiran pemerintah. Langkah itu juga menjadi cara untuk menjaga kepercayaan publik bahwa negara hadir ketika harga naik dan distribusi pangan mulai terganggu.
Tantangan stabilisasi harga di Jawa Timur masih membutuhkan sistem yang lebih terintegrasi. Integrasi data produksi, distribusi lintas wilayah, dan deteksi dini lonjakan harga menjadi kebutuhan penting agar keresahan di rak sembako tidak terus berlanjut sampai ke meja makan warga.
Source: jatim.antaranews.com