Lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat kehilangan hak bantuannya setelah Kementerian Sosial menemukan adanya indikasi keterlibatan dalam judi online. Pencoretan itu dilakukan pada triwulan pertama 2026, dan pemerintah kini memperketat pengawasan agar dana bansos tidak jatuh ke pihak yang menyalahgunakannya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial terus dipantau. Ia menilai bantuan negara harus dipakai untuk kebutuhan hidup keluarga penerima, bukan untuk aktivitas yang melanggar aturan.
Langkah penertiban tidak berhenti pada satu tahap. Pada triwulan kedua, masih ada 75 KPM tambahan yang dicoret setelah muncul temuan baru yang menunjukkan penyalahgunaan bantuan.
Pemerintah juga menautkan penertiban ini dengan evaluasi yang sudah berjalan sejak tahun lalu. Pada 2025, lebih dari 600.000 penerima bansos tercatat terlibat dalam aktivitas perjudian serupa berdasarkan pemeriksaan di lapangan.
Sejumlah penerima yang sempat dicoret sebelumnya mendapat kesempatan kembali melalui proses reaktivasi dan verifikasi ulang. Proses itu disertai pendampingan agar penerima memahami konsekuensi jika pelanggaran yang sama terulang.
Saifullah menegaskan bahwa kebijakan itu tidak memberi ruang bagi pelanggaran berulang. Jika penerima kembali menyalahgunakan bantuan, pencoretan bisa dilakukan secara permanen.
Kementerian Sosial juga sudah menyerahkan data terbaru hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik kepada PPATK. Penyelarasan data itu dilakukan supaya daftar penerima bantuan sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.
Hasil sinkronisasi tersebut ikut mengonfirmasi adanya tambahan ribuan penerima manfaat yang tercatat melakukan transaksi judi online. Pemerintah menilai penyamaan data penting agar penyaluran bansos tetap tepat sasaran dan tidak meleset ke pihak yang menyalahgunakannya.
Di daerah, pengawasan ikut diperkuat lewat koordinasi dengan pemerintah daerah di berbagai tingkatan. Pendampingan dan pemantauan dibuat lebih intensif supaya penerima memahami batas penggunaan dana yang berasal dari negara.
Pemerintah ingin memastikan bansos tetap berfungsi sebagai bantalan ekonomi bagi keluarga yang berhak. Karena itu, penyaluran bantuan kini ditempatkan dalam pengawasan yang lebih ketat agar tidak berubah menjadi sumber dana untuk aktivitas ilegal.