Menjelang periode Idulfitri, pemerintah memilih mempertahankan tarif listrik PT PLN (Persero) agar biaya kebutuhan rumah tangga tidak ikut naik. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh golongan pelanggan pada periode 16 hingga 19 April, tanpa membedakan pelanggan subsidi maupun non-subsidi.
Langkah tersebut diambil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan biaya hidup. Stabilitas tarif listrik dinilai penting karena kebutuhan energi rumah tangga biasanya ikut meningkat saat momentum hari raya.
Tarif tetap untuk seluruh golongan pelanggan
Pemerintah memastikan harga listrik per kWh tidak berubah di seluruh Indonesia. Keputusan ini memberi kepastian bagi pelanggan rumah tangga, pelaku usaha, hingga sektor industri yang masih menghadapi situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa penetapan tarif tetap dilakukan setelah pemerintah mempertimbangkan indikator ekonomi makro. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mencegah munculnya beban tambahan bagi masyarakat menjelang Lebaran.
Dasar penyesuaian tarif yang dipakai pemerintah
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, tarif listrik non-subsidi sebenarnya dapat disesuaikan setiap tiga bulan. Skema itu mengacu pada empat indikator utama, yakni nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia atau ICP, laju inflasi, dan Harga Batubara Acuan.
Dalam data evaluasi yang digunakan pemerintah, rupiah tercatat Rp16.743,46 per dollar AS, ICP berada di 62,78 dollar AS per barel, inflasi 0,22 persen, dan HBA sebesar 70 dollar AS per ton. Meski ruang penyesuaian terbuka, pemerintah tetap menahan harga agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Daftar tarif listrik PLN yang masih berlaku
Berikut tarif listrik PLN yang dipertahankan:
- Rumah tangga subsidi 450 VA: Rp415 per kWh.
- Rumah tangga subsidi 900 VA: Rp605 per kWh.
- Rumah tangga non-subsidi 900 VA (RTM): Rp1.352 per kWh.
- Rumah tangga non-subsidi 1.300 VA–2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh.
- Rumah tangga non-subsidi 3.500 VA–5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh.
- Rumah tangga non-subsidi di atas 6.600 VA: Rp1.699,53 per kWh.
- Bisnis menengah 6.600 VA–200 kVA: Rp1.444,70 per kWh.
- Industri besar I-4 di atas 30.000 kVA: Rp996,74 per kWh.
- Penerangan Jalan Umum P-3 semua daya: Rp1.699,53 per kWh.
Dampak bagi rumah tangga dan dunia usaha
Kebijakan tarif yang tidak berubah memberi ruang bagi rumah tangga untuk menghadapi kebutuhan pokok yang ikut meningkat. Bagi pelanggan subsidi, keputusan ini juga penting karena kelompok tersebut mencakup rumah tangga miskin dan UMKM yang sangat bergantung pada listrik dengan harga terjangkau.
Pelaku usaha dan industri turut merasakan manfaatnya karena biaya operasional tetap terkendali. Kepastian tarif membantu dunia usaha menyusun perencanaan keuangan tanpa terdorong kenaikan biaya listrik di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Mengapa penahanan tarif dinilai penting
Saat memasuki masa Lebaran, pengeluaran masyarakat umumnya meningkat karena kebutuhan bahan pokok, transportasi, dan persiapan keluarga. Dengan mempertahankan tarif listrik, pemerintah berupaya memberi ruang napas agar daya beli tidak terkikis oleh biaya energi yang lebih tinggi.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional. Di tengah konsumsi rumah tangga yang cenderung naik pada periode hari raya, kepastian biaya listrik membantu aktivitas rumah tangga dan usaha kecil tetap berjalan tanpa tekanan tambahan pada tagihan energi.
Hal yang tetap perlu diperhatikan pelanggan
Meskipun tarif tidak naik, pemakaian listrik tetap perlu dijaga supaya tagihan bulanan tidak membengkak. Penghematan energi masih relevan, terutama saat penggunaan perangkat elektronik di rumah dan usaha kecil cenderung meningkat.
- Matikan peralatan listrik yang tidak digunakan.
- Gunakan lampu hemat energi dan perangkat berlabel efisien.
- Atur suhu pendingin ruangan secukupnya.
- Pantau penggunaan alat berdaya besar pada jam sibuk.
Dengan tarif yang tetap berlaku hingga pertengahan April, masyarakat dan pelaku usaha memperoleh kepastian biaya listrik di tengah periode konsumsi yang biasanya lebih tinggi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah masih menempatkan stabilitas harga energi sebagai salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli tanpa mengganggu ketenagalistrikan nasional.