Realisasi pemulihan permanen pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini masuk tahap yang lebih menentukan setelah Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2026 mulai disalurkan ke sejumlah kementerian dan lembaga. Pemerintah menyiapkan 11.520 kegiatan dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028 dengan dukungan anggaran Rp100,166 triliun.
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menegaskan bahwa penyaluran anggaran itu harus segera berubah menjadi pekerjaan nyata di lapangan. Fokus utamanya bukan sekadar serapan, melainkan memastikan bantuan dan program pemulihan benar-benar dirasakan para penyintas yang masih hidup dalam kondisi serba terbatas.
Hunian tetap dan infrastruktur dasar jadi kebutuhan paling mendesak
Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono menyebut kebutuhan utama warga terdampak masih berputar pada hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, dan layanan publik yang kembali berjalan normal. Dalam rapat koordinasi percepatan realisasi ABT secara daring, ia mengingatkan bahwa masih banyak warga tinggal di hunian sementara.
Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur yang belum pulih, termasuk sejumlah jembatan yang masih rusak berat. Karena itu, percepatan penyerapan anggaran diminta tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi masuk ke fase implementasi yang bisa langsung dilihat manfaatnya oleh masyarakat.
Program diminta tetap konsisten dengan Rencana Induk
Dari sisi perencanaan, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Medrilzam meminta kementerian dan lembaga menjaga kesesuaian pelaksanaan program dengan dokumen yang sudah disepakati. Ia juga meminta agar perubahan substansial selama Tahun Anggaran 2026 dihindari.
Jika ada usulan perubahan lokasi, jenis kegiatan, atau keluaran, pembahasannya harus dilakukan lebih dulu bersama Bappenas. Mekanisme itu ditempuh melalui monitoring, evaluasi, dan revisi Rencana Induk agar arah pemulihan tetap konsisten.
Pengadaan dan kontrak diminta segera bergerak
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto menyampaikan bahwa sebagian besar kementerian dan lembaga utama sudah memperoleh persetujuan anggaran. Menurut dia, kondisi itu seharusnya segera diikuti dengan pengadaan barang dan jasa, penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan kegiatan.
Sudarto menegaskan seluruh proses tetap harus tertib administrasi dan sesuai ketentuan. Ia juga meminta setiap pelaksanaan tetap berpedoman pada Rencana Induk yang telah disepakati bersama agar penggunaan anggaran tetap terarah.
Tujuh kementerian dan lembaga sudah menerima ABT
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, ada tujuh kementerian dan lembaga yang telah menerima ABT hingga saat ini. Ketujuhnya ialah Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
| Kementerian/Lembaga | Status ABT | Catatan Program |
|---|---|---|
| Badan Pusat Statistik | Sudah menerima | Bagian dari percepatan pemulihan |
| Kementerian Pekerjaan Umum | Sudah menerima | Terkait infrastruktur pascabencana |
| Kementerian Perhubungan | Sudah menerima | Mendukung pemulihan konektivitas |
| Kementerian Sosial | Sudah menerima | Menopang bantuan sosial dan penyintas |
| Kementerian Kesehatan | Sudah menerima | Mendukung layanan kesehatan |
| Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Sudah menerima | Terkait hunian dan permukiman |
| Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Sudah menerima | Berkaitan dengan pemulihan layanan pendidikan |
Sementara itu, pengajuan anggaran untuk kementerian dan lembaga lainnya masih diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah menempatkan proses itu sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh program pemulihan berjalan selaras dengan kebutuhan daerah terdampak.
Dengan 33 kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah terdampak dilibatkan dalam pelaksanaan rencana induk, tekanan kini bergeser ke kecepatan eksekusi. Satgas PRR menilai besarnya dukungan anggaran hanya akan bermakna bila setiap tahap benar-benar menghasilkan perubahan yang terasa di lapangan.
