Kejaksaan Agung sudah menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025-2026. Perkara ini membuat sorotan publik kembali mengarah ke pengelolaan anggaran negara, terutama karena program tersebut menyangkut bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan afirmasi.
Di tengah perkembangan itu, Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal bahwa pemerintah akan memperkuat langkah pengawasan dan penindakan. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan uang rakyat disalahgunakan dan siap memenuhi kebutuhan lembaga yang bertugas menjaga anggaran tetap aman.
Pengawasan negara harus diperkuat
Prabowo menyampaikan sikap tegasnya dalam acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Bogor. Dalam forum itu, ia menyoroti pentingnya dukungan sumber daya manusia bagi lembaga pengawas dan penegak hukum agar kerja mereka lebih efektif.
Kepada Kepala BPKP, Prabowo bahkan menyampaikan kesiapan untuk menambah personel bila memang dibutuhkan. Ia juga memberi pesan serupa kepada pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung, dengan penekanan bahwa penguatan lembaga tidak perlu ditunda jika tujuannya menjaga uang negara.
Korupsi dinilai merusak wibawa negara
Bagi Prabowo, persoalan korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Ia memandang praktik itu sebagai tindakan yang merendahkan negara dan merugikan kepentingan publik secara langsung.
Ia menegaskan tidak ingin NKRI dilecehkan, pemerintah tidak dihormati, dan uang rakyat dicuri. Karena itu, penguatan lembaga seperti BPKP, KPK, dan Kejaksaan Agung dianggap penting untuk mencegah penyimpangan sejak awal sekaligus memastikan penindakan berjalan lebih kuat.
Laporan soal BGN sudah lebih dulu diterima
Di kesempatan yang sama, Prabowo menjelaskan bahwa pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, bukan keputusan yang muncul tiba-tiba. Ia mengaku sudah menerima laporan lebih dulu mengenai adanya kekurangan, kejanggalan, dan indikasi penyelewengan di tubuh BGN.
Setelah menerima laporan itu, Prabowo memanggil sejumlah pejabat terkait untuk meminta penjelasan lebih jauh. Ia menilai kualitas sebuah organisasi sangat ditentukan oleh karakter dan integritas pimpinan yang memegang kendali.
BPKP, PPATK, KPK, dan Kejagung ikut dilibatkan
Untuk memperdalam informasi, Prabowo kemudian memanggil Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta sejumlah pejabat lain. Langkah ini dilakukan agar persoalan di BGN dapat ditelusuri lebih jauh dan tidak berhenti pada laporan awal.
Program Makan Bergizi Gratis disebut memiliki arti penting karena menyangkut bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan afirmasi. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan di dalamnya dipandang harus ditangani serius agar kerugian negara tidak meluas.
Kasus BGN memasuki tahap lebih serius
Langkah politik Prabowo sejalan dengan proses hukum yang kini berjalan di Kejaksaan Agung. Penetapan tersangka terhadap Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung menunjukkan bahwa perkara dugaan korupsi tata kelola program tersebut sudah masuk tahap yang lebih serius.
Foto yang beredar juga memperlihatkan Dadan Hindayana berada di dalam mobil tahanan Kejaksaan Agung di Jakarta. Situasi ini membuat kasus BGN menjadi perhatian besar karena menyangkut program publik dan pengelolaan anggaran negara yang semestinya dijaga ketat.
Source: www.suara.com
