Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi. Langkah ini diposisikan sebagai dorongan besar untuk memperkuat konektivitas antardaerah dan menekan ongkos distribusi di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya yang dipantau melalui siaran langsung Sekretariat Presiden, Prabowo menegaskan bahwa jalan daerah memiliki peran jauh lebih besar daripada sekadar proyek fisik. Ia menyebut infrastruktur itu sebagai urat nadi perekonomian rakyat karena langsung berkaitan dengan pergerakan barang dan jasa.
Target utama pemerintah adalah biaya logistik yang lebih rendah
Prabowo menyoroti luasnya wilayah Indonesia dan kondisi geografis yang beragam. Menurut dia, ketersediaan jalan yang memadai menjadi syarat penting agar pusat produksi dan kawasan permukiman dapat terhubung dengan lebih baik.
Ia menilai biaya angkut akan lebih murah jika akses transportasi antardaerah berjalan lancar. Karena itu, pemerintah ingin memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses jalan.
Prabowo juga menyatakan tekad pemerintah untuk menurunkan biaya logistik bagi seluruh rakyat dan perekonomian. Dalam pandangannya, konektivitas jalan menjadi salah satu kunci agar distribusi barang bergerak lebih efisien dan tidak membebani masyarakat.
Dikaitkan dengan swasembada dan ketahanan nasional
Pembangunan jalan daerah itu tidak hanya ditempatkan sebagai dukungan bagi aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional. Prabowo mengaitkannya dengan upaya mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan dua agenda tersebut tidak cukup hanya ditopang oleh produksi. Jaringan distribusi yang lancar juga dibutuhkan agar hasilnya benar-benar sampai ke masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengajak pemerintah daerah menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun. Ia berharap jalan tersebut memberi manfaat maksimal bagi masyarakat di wilayah masing-masing.
Prabowo juga memastikan pemerintah akan terus meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur hingga ke daerah dan desa-desa pada tahun-tahun mendatang. Dengan arah kebijakan itu, pemerataan akses dan dukungan bagi aktivitas ekonomi di daerah diharapkan semakin kuat.