Di jantung Paris, sebuah memorial baru untuk korban genosida Rwanda kini berdiri sebagai penanda politik yang sulit diabaikan. Peresmian itu memperlihatkan sejauh mana Prancis berupaya merapat ke Kigali setelah hubungan kedua negara lama dibayangi tuduhan, luka sejarah, dan saling curiga.
Monumen tersebut diberi nama “L’Archive” atau “The Archive”. Wujudnya terdiri dari dua stele dari kuningan hitam dengan ukiran penghormatan bagi sekitar 800.000 pria, wanita, dan anak-anak yang dibunuh antara April dan Juli 1994, dengan sebagian besar korban berasal dari etnis Tutsi.
Di hadapan Presiden Rwanda Paul Kagame, Emmanuel Macron menyebut memorial itu sebagai “puncak dari pencarian panjang dan sabar akan kebenaran”. Ia juga menegaskan bahwa telah muncul rekonsiliasi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Rwanda dan Prancis.
Peresmian ini membawa bobot simbolis yang besar bagi pengakuan publik Prancis atas tragedi yang selama bertahun-tahun menjadi sumber perdebatan sejarah. Kehadiran memorial di pusat ibu kota Prancis juga menandai langkah yang lebih jauh dalam upaya membuka ruang baru bagi hubungan bilateral yang pernah retak lama.
Sikap Macron terhadap genosida Rwanda memang sudah berubah bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Lima tahun lalu, saat berkunjung ke Kigali, ia untuk pertama kalinya mengakui kegagalan Prancis merespons peringatan tentang pembantaian yang akan terjadi di Rwanda.
Macron juga pernah menyatakan bahwa Prancis, bersama sekutu Barat dan Afrika, tidak memiliki kemauan untuk menghentikan genosida itu. Meski begitu, ia belum menyampaikan permintaan maaf formal.
Hubungan Paris dan Kigali memang lama tegang sejak genosida terhadap Tutsi terjadi pada 1994. Pada masa itu, Prancis merupakan pendukung lama pemerintah Rwanda yang didominasi Hutu, dan situasi itu memicu gesekan panjang, termasuk putusnya hubungan diplomatik pada 2006 hingga 2009.
Pada 2021, komisi yang dibentuk Macron dan dipimpin sejarawan Vincent Duclert menyimpulkan bahwa Prancis dibutakan oleh sikap kolonialnya terhadap rangkaian peristiwa yang mengarah ke genosida. Komisi itu menilai Paris memikul tanggung jawab “serius dan luar biasa” karena gagal mengantisipasi pembantaian, tetapi tidak menemukan bukti bahwa Prancis terlibat langsung dalam pembunuhan.
Duclert menyebut peresmian memorial tersebut sebagai langkah yang kuat. Menurutnya, genosida terhadap Tutsi kini sepenuhnya menjadi bagian dari sejarah publik Prancis.
Kagame, dalam upacara itu, memuji upaya Prancis untuk mengambil bagian tanggung jawabnya. Ia juga menilai Macron menunjukkan “keberanian dan kemanusiaan” dalam menghadapi warisan kelam hubungan kedua negara.
Presiden Rwanda itu menegaskan bahwa Prancis memang tidak sendirian dalam gagal bertindak. Namun, menurutnya, tidak ada negara lain yang melangkah sejauh Prancis dalam meluruskan catatan sejarah dan menerima bagiannya dalam tragedi tersebut.
Di luar simbol memorial, persoalan genosida Rwanda juga masih bergerak di ranah hukum Prancis. Berdasarkan prinsip yurisdiksi universal, pengadilan Prancis telah menghukum sejumlah warga Rwanda atas peran mereka dalam pembantaian itu.
Pada Mei, peradilan Prancis juga memerintahkan agar penyelidikan yang telah berlangsung hampir dua dekade dilanjutkan kembali. Kasus itu berkaitan dengan tuduhan bahwa istri mendiang Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana, yang telah tinggal di Prancis sejak 1998, terlibat dalam genosida.
