Penempatan psikolog klinis berizin resmi di puskesmas semakin mendesak di Jawa Timur, menyusul temuan bahwa hampir 10 persen anak yang menjalani skrining kesehatan menunjukkan gejala kecemasan dan depresi. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur itu memperlihatkan bahwa persoalan kesehatan jiwa sudah muncul sejak usia dini dan membutuhkan layanan yang lebih dekat dengan warga.
Di tengah kondisi tersebut, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jawa Timur mendorong agar layanan kesehatan jiwa primer benar-benar diperkuat di fasilitas dasar. Puskesmas dinilai menjadi titik layanan paling strategis karena paling mudah dijangkau masyarakat, terutama ketika kebutuhan penanganan psikologis terus meningkat.
Legalitas tenaga jadi syarat utama
Ketua IPK Indonesia Wilayah Jatim Toetiek Septriasih menegaskan bahwa psikolog klinis yang bekerja di fasilitas kesehatan wajib memiliki dasar hukum yang lengkap. Dua dokumen yang disebutnya wajib adalah Surat Tanda Registrasi atau STR dan Surat Izin Praktik atau SIP.
STR diterbitkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia, sedangkan SIP dikeluarkan pemerintah kota atau kabupaten setempat. Karena itu, penempatan psikolog klinis di puskesmas bukan hanya soal kebutuhan layanan, tetapi juga kepastian bahwa tenaga yang melayani pasien memiliki legalitas resmi.
Ketimpangan layanan masih terasa
Meski pemerintah daerah tengah menyelaraskan layanan kesehatan jiwa ke dalam fungsi dasar puskesmas, pemerataan tenaga belum berjalan mulus. Ketersediaan psikolog klinis dan tenaga kesehatan jiwa lain masih belum merata di berbagai wilayah Jawa Timur.
Situasi itu paling terasa di daerah terpencil, kepulauan, dan kawasan dengan sumber daya kesehatan terbatas. Dalam kondisi seperti ini, akses masyarakat terhadap layanan psikologis masih bergantung pada sebaran tenaga profesional yang belum seimbang.
Muswil IPK Jatim arahkan kolaborasi lebih luas
Musyawarah Wilayah IPK Indonesia Wilayah Jatim di Surabaya menjadi forum untuk menegaskan arah kerja organisasi ke depan. Ketua Panitia Muswil, Gerdaning Tyas Jadmiko, menyebut forum empat tahunan itu digunakan untuk memetakan tantangan sekaligus memperkuat semangat bertumbuh dan berkontribusi dalam menjawab persoalan kesehatan mental di Jawa Timur.
Gerda juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas profesi kesehatan. Menurutnya, upaya mewujudkan kesehatan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan psikolog klinis, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh tenaga kesehatan.
Kepemimpinan baru dan harapan terobosan
Dalam Muswil tersebut, Toetiek Septriasih kembali terpilih sebagai Ketua IPK Indonesia Wilayah Jatim periode 2026-2030. Ketua Umum Pengurus Pusat IPK Indonesia R.A. Retno Kumolohadi berharap kepemimpinan baru ini mampu melahirkan terobosan nyata dan aksi lapangan yang lebih kuat.
Ia juga meminta agar organisasi terus meningkatkan kompetensi serta menjalankan program kerja yang sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Dengan arah itu, peran psikolog klinis legal di layanan kesehatan dasar diharapkan semakin kuat dan bisa menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih merata.