Kehadiran QRIS Indonesia-China menambah satu jalur pembayaran lintas negara yang dinilai penting bagi transaksi yang lebih praktis. Di balik peluang efisiensi itu, perhatian utama tetap tertuju pada kemampuan menjaga risiko teknis dan tata kelola agar tidak berkembang di luar kendali.
Bagi pengguna, skema ini menawarkan kemudahan yang terasa langsung dalam aktivitas harian maupun perjalanan. Warga Indonesia di China dan warga China di Indonesia dapat bertransaksi melalui kanal yang terhubung dengan standar pembayaran Indonesia, tanpa harus terlalu bergantung pada kartu asing atau penukaran uang tunai.
Efisiensi menjadi nilai yang paling menonjol dari kerja sama ini. Penggunaan mata uang lokal juga memberi kelebihan tambahan karena dapat menekan ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi tertentu.
Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa standar pembayaran nasional mulai masuk ke jaringan pembayaran global. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai hal ini sebagai sinyal bahwa sistem pembayaran Indonesia semakin relevan di ekosistem internasional.
Di sisi lain, kerja sama ini tetap berada dalam pengawasan otoritas masing-masing negara. Karena itu, kedaulatan sistem pembayaran masih dijaga melalui mekanisme yang menyertai skema QRIS antarnegara.
Bank Indonesia sebelumnya menyebut kerja sama dengan bank sentral China, ASPI, dan industri dari kedua negara ditujukan untuk membuat pembayaran lebih lancar, efisien, dan inklusif. Bank sentral juga menempatkan inisiatif ini sebagai dukungan terhadap perdagangan, pariwisata, dan investasi antara Indonesia dan China.
Perluasan QRIS lintas negara juga masuk ke dalam peta jalan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2030. Dalam kerangka itu, pembayaran antarnegara diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional di tengah pertumbuhan ekonomi keuangan digital lintas batas.
Meski prospeknya besar, Josua mengingatkan bahwa manfaat QRIS RI-China sangat bergantung pada disiplin pengelolaan risiko. Ia menyoroti perbedaan aturan antarnegara, model bisnis penyedia jasa pembayaran, standar teknis kode QR, struktur biaya, pertukaran data, keamanan transaksi, perlindungan konsumen, serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Tantangan itu menjadi penting karena China memiliki ekosistem pembayaran digital yang sangat besar. Indonesia perlu memastikan kerja sama tetap seimbang agar tidak memunculkan ketergantungan baru yang bisa mengurangi kendali atas data, standar, pengawasan, dan penyelesaian transaksi.
Josua juga menilai kesiapan industri ikut menentukan hasil akhir dari integrasi ini. Penguatan keamanan siber, kesiapan sistem, mekanisme pengaduan, pemantauan transaksi mencurigakan, dan kejelasan kurs yang digunakan menjadi bagian yang perlu dijaga agar masyarakat benar-benar merasa aman.
Jika seluruh aspek tersebut berjalan baik, QRIS lintas negara berpeluang menjadi kanal pembayaran yang efisien dan inklusif. Namun tanpa pengawasan yang disiplin, manfaatnya bisa berkurang oleh risiko tata kelola dan keamanan yang makin besar seiring dalamnya konektivitas lintas negara.
Source: finansial.bisnis.com
