Perdana Menteri Albania Edi Rama menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan final terkait Pulau Sazan, meski rencana resor mewah yang dikaitkan dengan Jared Kushner terus memicu protes. Ia menyebut tudingan bahwa Albania telah menjual pulau itu sebagai kebohongan.
Dalam wawancara dengan dpa di Berlin, Rama berkata, “The facts say that there is no deal on Sazan Island.” Ia juga menambahkan, “It’s all lies,” sambil menolak narasi bahwa lahan yang dilindungi sedang dialihkan kepada investor yang terkait dengan keluarga Trump.
Status proyek belum final
Rama menjelaskan bahwa pemerintah Albania masih membahas usaha patungan untuk membangun resor mewah pertama di negara itu. Ia mengakui Kushner termasuk dalam kelompok calon investor, tetapi menolak klaim bahwa “Kushners got the island and Albania sold the island.”
Menurut Rama, pernyataan seperti itu jauh dari fakta yang sedang dibicarakan pemerintah. Ia juga menilai Albania kini kerap dijadikan “platform” bagi gelombang kemarahan anti-Trump di berbagai negara.
Gelombang protes di Tirana
Rencana pembangunan tersebut memicu aksi protes selama beberapa pekan di Albania, negara Balkan yang sedang mengejar keanggotaan Uni Eropa. Ribuan orang turun ke jalan di ibu kota Tirana, dan bentrokan sempat terjadi antara demonstran dan polisi.
Selain Pulau Sazan, rencana itu juga mencakup pengembangan swasta di semenanjung kecil dekat kota Zvërnec. Kawasan tersebut memiliki bukit pasir yang memisahkan Laguna Narta dari Laut Adriatik dan menjadi habitat bagi banyak spesies burung dan hewan.
Izin dan perlindungan lingkungan
Rama mengatakan pekerjaan eksplorasi awal di lokasi itu sempat dihentikan sementara karena “pressure,” tetapi ia menegaskan proyek tersebut pada akhirnya akan tetap berjalan. Ia juga menyampaikan bahwa belum ada pengajuan aplikasi konstruksi untuk Sazan maupun Zvërnec.
Pemerintah menyebut pengembangan terbatas yang sensitif terhadap lingkungan masih diperbolehkan di kedua kawasan itu. Sebelum pembangunan berlanjut, penilaian dampak lingkungan akan dilakukan.
Perdebatan hukum kawasan lindung
Kelompok lingkungan mengkritik amandemen undang-undang kawasan lindung Albania yang disahkan pada 2024. Pemerintah menyatakan perubahan itu hanya memperjelas status perlindungan kawasan, sedangkan Uni Eropa menilai amandemen tersebut justru melemahkan perlindungan lingkungan.
Rama menolak penilaian Uni Eropa itu dan menegaskan bahwa Albania sebagai negara kandidat tidak punya ruang untuk mengejar proyek yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria dampak lingkungan Uni Eropa.