Pelaku UMKM kini tidak lagi hanya ditawari pendataan, tetapi diarahkan ke satu sistem layanan yang lebih praktis. Melalui Sapa UMKM, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ingin menghadirkan pintu masuk tunggal untuk urusan pembiayaan, legalitas, pelatihan, hingga layanan usaha lain yang selama ini tersebar di banyak tempat.
Langkah ini dinilai penting karena jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai 56.142.687 unit. Dengan skala sebesar itu, pemerintah membutuhkan sistem yang tidak hanya menyimpan data, tetapi juga bisa dipakai langsung oleh pelaku usaha dari mana pun mereka berada.
Layanan dibuat lebih dekat ke kebutuhan usaha
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai pendekatan baru ini lebih relevan dibanding program Satu Data UMKM yang sebelumnya dianggap belum cukup membantu. Ia menekankan bahwa kondisi usaha bisa berubah cepat, sehingga data pelaku usaha tidak bisa diperlakukan sebagai catatan yang statis.
Menurut Maman, data UMKM harus bersifat dinamis karena pelaku usaha bisa naik kelas atau justru turun kelas dalam waktu yang tidak lama. Karena itu, Sapa UMKM disiapkan bukan sekadar sebagai basis data, melainkan sebagai sistem yang terus bergerak mengikuti perubahan di lapangan.
Platform ini juga dirancang agar aksesnya tidak bergantung pada lokasi tertentu. Pelaku usaha dapat menggunakan layanan dari mana pun, sehingga kebutuhan administrasi tidak lagi harus diurus lewat banyak pintu yang terpisah.
Dua belas fitur untuk satu ekosistem
Sapa UMKM membawa 12 fitur utama yang mencakup kebutuhan usaha dari awal hingga akhir proses. Fitur-fitur itu meliputi verifikasi, pelatihan, pembukuan digital, dompet digital, kartu berusaha, sertifikasi, ruang komunitas, legalitas, pembiayaan, hingga marketplace.
Pemerintah menempatkan beragam kebutuhan itu dalam satu sistem agar pelaku usaha lebih mudah berpindah dari satu layanan ke layanan lain. Dengan begitu, proses yang sebelumnya tercecer di banyak kanal diharapkan bisa lebih ringkas dan terhubung.
Maman menggambarkan upaya menarik pelaku usaha masuk ke sistem ini seperti gula yang mengundang semut. Cara itu digunakan agar Sapa UMKM benar-benar dipakai, bukan sekadar tersedia sebagai platform administratif.
Akses modal legal jadi fokus utama
Salah satu perhatian besar dalam Sapa UMKM ada pada sektor pembiayaan. Platform ini akan terhubung langsung dengan perbankan, fintech, dan lembaga permodalan resmi untuk memudahkan akses kredit legal.
Keterhubungan itu juga diarahkan untuk membantu pelaku usaha menjauh dari pinjaman online ilegal. Pemerintah ingin menghadirkan jalur modal yang lebih aman, lebih jelas, dan tidak membebani pelaku usaha dengan skema yang menyesatkan.
Dengan kanal pembiayaan yang terpusat, pelaku usaha tidak perlu mencari akses modal dari jalur yang tidak resmi. Pemerintah berharap sistem ini bisa menjadi penghubung yang lebih sederhana antara kebutuhan modal dan lembaga pembiayaan yang sah.
Urus izin dan sertifikasi dalam satu pintu
Selain pembiayaan, Sapa UMKM juga dipakai untuk mengurus berbagai legalitas penting. Layanan itu mencakup sertifikasi halal dan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.
Semua kebutuhan tersebut akan dikanalisasi ke dalam satu sistem agar proses administrasi tidak lagi memakan banyak langkah. Bagi pelaku usaha yang selama ini harus berhadapan dengan banyak pintu layanan, pendekatan ini diharapkan membuat urusan menjadi lebih sederhana.
Data usaha tidak lagi dibiarkan beku
Pemerintah menilai pembaruan data harus berjalan terus karena kondisi usaha di lapangan sangat cepat berubah. Sapa UMKM disiapkan untuk membuat data pelaku usaha lebih hidup dan selalu bisa diperbarui mengikuti perkembangan.
Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dibanding cara administrasi yang terlalu statis. Dengan sistem yang lebih dinamis, pemerintah berharap informasi tentang pelaku usaha dapat terus menyesuaikan keadaan nyata di lapangan.
Dukungan terhadap platform ini juga datang dari Badan Pusat Statistik. BPS siap mengolaborasikan data hasil sensus ekonomi dengan Sapa UMKM untuk kebutuhan yang lebih luas.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut platform ini akan menjadi salah satu rujukan penting dalam penyusunan laporan perekonomian nasional secara berkala. Data dari Sapa UMKM juga dinilai berguna untuk menghitung PDB, pertumbuhan ekonomi, dan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
Daerah ikut diminta bergerak
Kementerian Dalam Negeri juga menyatakan dukungan agar kepala daerah aktif memperbarui data pelaku usaha di wilayah masing-masing. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai pendampingan di lapangan perlu memakai pendekatan progresif karena jumlah pelaku usaha sangat besar.
Bima menekankan pentingnya peran kepala daerah yang memiliki jaringan langsung di lapangan. Ia menyebut kepala daerah perlu membangun co-creation agar pembaruan data dan pendampingan benar-benar berjalan di daerah.
Dengan dukungan lintas lembaga dan rangkaian fitur yang mencakup banyak kebutuhan usaha, Sapa UMKM diposisikan sebagai pintu masuk baru bagi jutaan pelaku usaha untuk mengurus administrasi, mencari pembiayaan legal, dan memperoleh layanan usaha dalam satu ekosistem. Pemerintah berharap platform ini bisa menjawab kebutuhan UMKM yang tersebar luas dan selama ini sulit dijangkau oleh layanan yang berjalan sendiri-sendiri.