Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat ditargetkan menjangkau 5,54 juta pelaku usaha dan 17,7 juta keluarga. Pendataan besar ini diproyeksikan menjadi salah satu upaya terbesar dalam sejarah pencatatan ekonomi daerah.
Untuk mengejar sasaran itu, Badan Pusat Statistik akan mengerahkan 40.573 petugas lapangan. Mereka akan bergerak dari rumah ke rumah, dari kawasan perkotaan hingga pedesaan, termasuk permukiman padat yang kerap menjadi tempat tumbuhnya usaha mikro tanpa plang atau identitas usaha yang jelas.
Ekonomi yang selama ini luput dari pencatatan
Wakil Ketua BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa pendataan kali ini sangat bergantung pada ketelitian petugas dalam menangkap usaha informal dan usaha digital. Menurut dia, banyak pelaku usaha tidak memiliki toko atau nama usaha, tetapi tetap menghasilkan omzet dan harus masuk dalam data resmi.
Sonny juga menyoroti bahwa usaha rumahan dan aktivitas ekonomi digital makin menjamur di rumah-rumah warga. Karena itu, sensus ini diarahkan untuk membaca perubahan ekonomi yang bergerak cepat di tingkat lokal, bukan hanya mencatat usaha yang terlihat dari jalan raya.
Teknologi daerah ikut dilibatkan
Peluncuran resmi Sensus Ekonomi 2026 dilakukan di Lembur Pakuan, Subang, pada Minggu (21/6). Dalam acara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperkenalkan terobosan teknologi melalui aplikasi Jabar Eco Tech yang disebut sebagai yang pertama di Indonesia.
Aplikasi tersebut melibatkan peran RT, RW, hingga ketua lingkungan untuk melakukan eco tagging. Sistem ini mencatat koordinat geospasial setiap titik usaha, mulai dari warung kelontong sampai home industry digital, sehingga data yang terkumpul bisa membentuk peta digital dinamis.
BPS diharapkan dapat memetakan distribusi ekonomi lokal dengan lebih cepat dan real-time. Dengan pendekatan itu, sensus tidak hanya menjadi daftar angka, tetapi juga alat untuk melihat sebaran kegiatan usaha secara lebih rinci.
Dasar bagi kebijakan ekonomi ke depan
Dedi Mulyadi menilai sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan. Ia menyebutnya sebagai investasi kebijakan dan mendorong agar sensus ekonomi dilakukan setiap tahun karena dinamika usaha di Jawa Barat bergerak cepat.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi mengundang seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat. Ia juga mengajak Bank Indonesia, Apindo, dan OJK untuk menandatangani komitmen bersama agar pelaksanaan pendataan mendapat dukungan yang lebih luas.
Pembahasan lanjutan akan mencakup mekanisme pendanaan, koordinasi sumber daya manusia, dan perlindungan data. Tiga hal itu disebut sebagai poin krusial agar pendataan berjalan efektif dan hasilnya dapat dipercaya.
Sensus Ekonomi 2026 juga ditujukan untuk mengungkap struktur ekonomi mikro yang selama ini terabaikan. Sasaran utamanya mencakup usaha rumahan, penjual online, dan pelaku ekonomi kreatif yang belum tercatat dalam sistem perizinan resmi.
Hasil sensus diharapkan menjadi fondasi bagi penyusunan kebijakan pemerintah, mulai dari subsidi, insentif perpajakan, hingga program pelatihan kewirausahaan. Dengan begitu, data yang terkumpul tidak berhenti pada angka, tetapi benar-benar dipakai untuk membaca arah ekonomi rakyat di Jawa Barat.