Digitalisasi keuangan daerah di Jawa Tengah kini tidak lagi berhenti di level wacana. Bank Jateng mendorong penggunaan transaksi nontunai di berbagai lini layanan pemerintah, mulai dari pencairan belanja daerah, pembayaran masyarakat, hingga pengelolaan keuangan desa.
Salah satu langkah yang paling menonjol adalah koneksi layanan Bank Jateng dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia atau SIPD-RI milik Kementerian Dalam Negeri. Integrasi ini membuat pencairan dana daerah bisa dilakukan secara daring melalui Surat Perintah Pencairan Dana digital atau SP2D Online.
Belanja daerah bergerak ke jalur digital
Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Mas Waris, menyebut penguatan digitalisasi juga dilakukan lewat layanan pembayaran berbasis QRIS. Skema ini diarahkan agar transaksi masyarakat maupun pemerintah daerah berlangsung lebih cepat dan efisien.
Selain itu, Bank Jateng menyiapkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk pemerintah daerah. Fasilitas ini dipakai untuk mendukung transaksi pengeluaran secara online agar lebih transparan dan akuntabel.
Dorongan ke arah digital itu menunjukkan bahwa proses belanja daerah tidak lagi hanya bergantung pada mekanisme manual. Dengan jalur yang lebih terhubung, pengelolaan pembayaran pemerintah dapat berjalan dalam sistem yang lebih tertata.
Desa ikut masuk ekosistem tanpa tunai
Penguatan layanan digital tidak berhenti di tingkat pemerintah daerah. Bank Jateng juga memperluas penerapan Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes yang terintegrasi dengan Cash Management System Bank Jateng.
Hingga kini, Siskeudes tersebut telah diterapkan di 22 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Cakupan itu memperlihatkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan sudah menjangkau level desa, bukan hanya kota atau instansi pemerintah daerah.
Bagi pengelolaan keuangan publik, kehadiran sistem yang cepat dan terdokumentasi menjadi semakin penting. Integrasi dengan Cash Management System memberi jalur yang lebih tertata dalam pencatatan dan pengelolaan transaksi desa.
Hambatan adopsi masih terasa
Meski layanan terus diperluas, percepatan transaksi nontunai tetap menghadapi tantangan. Mas Waris menilai hambatan terbesar masih datang dari resistensi terhadap perubahan dari tunai ke digital.
Ia menyebut generasi muda cenderung lebih akrab dengan sistem cashless. Sebaliknya, kelompok usia yang lebih senior masih lebih sering memilih transaksi tunai.
Kondisi tersebut membuat percepatan digitalisasi tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur layanan. Perubahan kebiasaan juga perlu didorong agar sistem digital benar-benar dipakai secara luas di lingkungan pemerintah maupun masyarakat.
Rangkaian langkah Bank Jateng menunjukkan arah baru dalam pengelolaan keuangan daerah di Jawa Tengah. Dari SP2D Online, QRIS, KKI, hingga Siskeudes, seluruh layanan itu diarahkan untuk membuat transaksi publik lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
Source: semarang.bisnis.com
