Kemenangan Argentina 2-1 atas Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta kembali membawa sengketa Malvinas ke panggung internasional. Seusai pertandingan, sejumlah pemain Argentina mengangkat spanduk bertuliskan “Las Malvinas Son Argentinas”.
Aksi itu langsung memantik keberatan pemerintah Inggris, yang menilai pesan tersebut bernuansa politik dan tidak semestinya dibawa ke pertandingan. Inggris kemudian meminta FIFA menyelidiki tindakan para pemain Argentina.
Kalimat pada spanduk berarti Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina. Bagi Buenos Aires, pernyataan itu berkaitan dengan klaim kedaulatan yang terus dipertahankan meski Argentina kalah dalam perang pada 1982.
Sikap Berbeda Inggris dan Amerika Serikat
Sekretaris Negara untuk Bisnis dan Perdagangan Inggris, Peter Kyle, menyebut pembentangan spanduk itu sebagai pelanggaran serius. Penilaian tersebut memperlihatkan betapa isu Malvinas masih sensitif dalam hubungan kedua negara.
Amerika Serikat, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, menyampaikan pandangan berbeda. Kepala Task Force FIFA World Cup 2026 Gedung Putih, Andrew Giuliani, mengatakan pada Jumat, 17 Juli 2026, tim Argentina memiliki kesempatan dan kemampuan menyampaikan pernyataan itu selama berada di AS.
Giuliani merujuk pada perlindungan kebebasan berbicara dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. Pernyataan itu menempatkan perdebatan soal spanduk dalam konteks hak berbicara, sementara Inggris mempersoalkannya sebagai pesan politik di arena olahraga.
| Aspek | Posisi Argentina | Posisi Inggris |
|---|---|---|
| Nama kepulauan | Las Malvinas | Falkland Islands |
| Dasar klaim | Warisan wilayah setelah merdeka dari Spanyol pada 1816 | Menguasai kepulauan sejak 3 Januari 1833 |
| Penduduk setempat | Dinilai sebagai pemukiman bentukan Inggris | Berhak menentukan masa depan wilayah |
Perebutan Wilayah di Atlantik Selatan
Kepulauan Malvinas, yang secara internasional dikenal sebagai Falkland Islands, berada sekitar 480 kilometer dari pesisir Argentina. Wilayah itu mencakup dua pulau utama dan ratusan pulau kecil dengan jumlah penduduk sekitar 3.600 jiwa.
Ekspedisi Inggris, Prancis, dan Spanyol pernah datang serta menghuni kawasan tersebut sejak akhir abad ke-16. Klaim atas kepulauan itu berganti selama berabad-abad sebelum Inggris menguasainya pada 1833 dan menetapkannya sebagai wilayah mahkota.
Argentina menolak penguasaan Inggris tersebut dan menganggap Malvinas sebagai bagian dari wilayah yang diwarisi setelah kemerdekaan pada 1816. Perbedaan mendasar itu membuat kedua negara tidak sejalan dalam memaknai status penduduk yang kini tinggal di kepulauan tersebut.
Pada referendum 2013, mayoritas warga Falkland memilih tetap menjadi wilayah Inggris. Pemerintah Inggris memakai hasil referendum itu sebagai dasar bahwa penduduk berhak menentukan masa depan wilayahnya.
Argentina menolak penerapan prinsip penentuan nasib sendiri dalam referendum itu. Pemerintah Argentina berpandangan bahwa penduduk saat ini berasal dari pemukiman yang dibentuk Inggris, sehingga tidak dapat menentukan kedaulatan wilayah.
Jejak Perang 74 Hari
Konflik terbuka pecah pada 2 April 1982 ketika Argentina mengirim ribuan tentara untuk merebut kepulauan tersebut. Upaya Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan membujuk junta militer Argentina agar membatalkan invasi tidak berhasil.
Inggris lalu mengirim armada besar, termasuk kapal perang dan kapal selam, untuk merebut kembali wilayah itu. Perang Malvinas 1982 berlangsung selama 74 hari dan berakhir dengan menyerahnya pasukan Argentina.
| Peristiwa | Waktu | Dampak |
|---|---|---|
| Invasi Argentina | 2 April 1982 | Ribuan tentara dikirim ke kepulauan |
| Perang Malvinas | 74 hari | Inggris merebut kembali wilayah |
| Referendum Falkland | 2013 | Mayoritas warga memilih tetap bersama Inggris |
Lebih dari 900 orang tewas dalam perang tersebut, dengan sebagian besar korban merupakan tentara Argentina. Kekalahan itu mengguncang junta militer Argentina yang dipimpin Leopoldo Galtieri hingga ia mengundurkan diri beberapa hari setelah kemenangan Inggris diumumkan Margaret Thatcher.
Argentina tetap memasukkan klaim atas Kepulauan Malvinas dalam konstitusinya dan menjadikannya bagian dari identitas nasional. Setiap 10 Juni, Argentina memperingati pembentukan Komando Politik dan Militer untuk Kepulauan Malvinas serta pulau-pulau di sekitar Tanjung Horn.
Kementerian Luar Negeri Argentina menyebut peringatan tersebut sebagai “sebuah peristiwa penting dalam penegasan historis, hukum, dan politik atas hak kedaulatan kita di Atlantik Selatan.” Spanduk selepas laga di Atlanta pun menunjukkan bahwa warisan perang 1982 masih hidup di luar arena diplomasi.
