Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 khusus program Sekolah Manusia Unggul atau Maung pada 25-29 Mei. Jalur ini hanya menerima siswa berprestasi, baik akademik maupun nonakademik, dengan target tampung total 21 ribu siswa.
Program tersebut tersebar di 41 sekolah negeri di berbagai daerah Jawa Barat. Dari jumlah itu, 28 adalah SMA negeri dan 13 lainnya SMK negeri, sehingga Maung memang disiapkan sebagai jalur khusus, bukan pengganti seluruh kebutuhan penerimaan siswa baru.
Di tengah persiapan itu, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Aten Munajat mengingatkan agar perhatian terhadap pendidikan tidak hanya tertuju pada sekolah unggulan. Ia menilai sekolah reguler juga harus ikut mendapat penguatan agar akses pendidikan massal tetap terjaga.
Aten menyebut kapasitas sekolah negeri di Jawa Barat masih belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Daya tampung sekolah negeri disebut baru sekitar 43,9 persen dari total kebutuhan pendidikan menengah, sehingga wajar bila banyak orang tua masih berharap anaknya bisa masuk sekolah negeri.
Pemerataan jadi persoalan utama
Menurut Aten, sekolah unggulan tidak bisa dijadikan satu-satunya jawaban untuk persoalan pendidikan di daerah. Ia menilai program seperti Sekolah Maung memiliki kapasitas terbatas dan tidak mungkin menampung semua siswa yang ingin masuk.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan jalur alternatif dengan standar pendidikan yang merata. Jalur tersebut, menurut dia, perlu memperkuat sekolah swasta sekaligus sekolah negeri yang tidak berstatus Sekolah Maung.
Aten juga menekankan bahwa peningkatan kualitas harus menyentuh seluruh jenjang SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta di Jawa Barat. Ia melihat jumlah sekolah yang cukup banyak di provinsi itu membuat pemerataan mutu menjadi kebutuhan yang mendesak.
Tekanan pada sekolah negeri masih tinggi
Kondisi daya tampung yang belum seimbang dengan permintaan membuat persaingan masuk sekolah negeri tetap ketat dari tahun ke tahun. Situasi ini ikut menjelaskan mengapa minat masyarakat terhadap sekolah negeri masih sangat tinggi.
Dalam pandangan Aten, kebijakan pendidikan perlu menjaga keseimbangan antara sekolah unggulan dan sekolah reguler. Jika perhatian terlalu banyak tersedot ke sekolah unggulan, sekolah lain dikhawatirkan tertinggal dalam mutu dan daya tarik.
Ia menilai pemerataan kualitas harus benar-benar hadir di seluruh sekolah agar akses pendidikan tetap terbuka luas. Dengan begitu, peningkatan mutu tidak justru melahirkan kesenjangan baru antara sekolah unggulan dan sekolah nonunggulan di Jawa Barat.
Source: jabar.antaranews.com